-Pungli Pengurusan Sertifikat Tanah
-Tim Saber Pungli Juga Harus Ada di Disdukcapil
Dua oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) pengurusan sertifikat tanah, diperiksa penyidik Polres Metro Bekasi, Kamis (15/3).
Kedua pegawai berinisial I dan B, kena operasi tangkap tangan (OTT) Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Polres Metro (Saber Pungli Polrestro) Bekasi, Rabu (14/3) siang. Mereka diduga meminta sejumlah uang kepada masyarakat saat mengurus sertifikat.
Informasi yang diperoleh Koran Bekasi, penangkapan tersebut diketahui berkat adanya laporan masyarakat yang menyatakan bahwa kedua pelaku sering meminta sejumlah uang kepada para pemohon sertifikat tanah.
Tujuan uang pungli itu untuk memperlancar dan mempercepat pembuatan akta tanah. Dan biasanya korban dimintai uang hingga puluhan juta rupiah.
Dari penangkapan tersebut ditemukan uang sebesar Rp10 juta. Setelah dilakukan pengembangan perkara, jumlah uang yang diamankan petugas menjadi Rp20 juta. Hingga saat ini, penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dengan mendengarkan keterangan saksi ahli guna menetapkan pelakunya.
Selain mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang puluhan juta, keterangan saksi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya juga masih dikumpulkan petugas.
Kemungkinan jumlah pelaku dapat bertambah bilamana ditemukan bukti-bukti kuat lainnya. Selain itu, dalam upaya hukum yang dilakukan nantinya ada rekontruksi perkara bila hal tersenut diperlukan guna kelengkapan berkas perkara.
Dalam kasus ini, kedua pelaku dapat dijerat menggunakan pasal 368 KUHP dengan hukuman kurungan penjara selama sembilan tahun. Tapi, karena kedua pelaku adalah pemangku jabatan di BPN, maka dapat dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 12 huruf e.
Itu berisi tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dan, menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Penangkapan dan pemeriksaan kedua pegawai BPN tersebut diakui Kapolres Metro Bekasi Kombes Candra Kumara. Menurut dia, kedua pelaku saat ini masih diperiksa enyidik.
“Kita akan respons ketika ada laporan masyarakat yang dilayani. Ketika ada sesuatu yang tidak pas lapor ke Satgas. Kita akan selidiki,” ujar Candra kepada wartawan, Kamis (15/3).
Menurut dia, salah satu diantara pelaku yang diamankan menjabat kepala seksi sementara satunya sebagai kepala staf kasi.
“Kita periksa apakah memenuhi unsur atau tidak. Ada beberapa buku sertifikat, ada uang tunai dan rekaman CCTV. Jadi itu pelapor mengurus sertifikat. Udah jadi tidak kunjung diserahkan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Daris mengapresiasi kinerja Satgas Saber Pungli yang menciduk 2 oknum pegawai BPN tersebut.
Menurut dia, hal itu menjadi salah satu bukti bahwa Saber Pungli betul-betul aktif di Kabupaten Bekasi terutama di BPN. Tapi, Daris menekankan agar pungli yang terjadi di instansi lainnya juga segera ditangkap, alasannya pungli itu bukan hanya di BPN.
“Ini bukan persoalan kecil, Saber Pungli harusnya ada di Disdukcapil. Dari 3 juta masyarakat, 1 orang pembuatan KTP bisa sampai Rp300-Rp400 ribu,” ucap Daris.
“Saya bersyukur. Apalagi sekarang sedang gembar-gembor pemerintah, kepemilikan tanah dipermudah dan agar masyarakat punya administrasi kependudukan. Tapi, sangat dipersulit dan mahal akibat ulah oknum,” katanya.
Ia meminta Saber Pungli harus hadir di semua instansi pemerintahan Kabupaten Bekasi. Pihaknya mendorong dan menyokong tindakan Saber Pungli.
Menanggapi hal itu, Kepala BPN Kabupaten Bekasi Deni S tidak membantah penangkapan kedua pegawainya. Tapi, dia mengatakan terkait hal itu pihaknya akan melakukan klarifikasi Rabu (21/3).
“Maaf saya masih rapat. Nanti Rabu saya sampaikan klarifikasinya,” kata Deni kepada Koran Bekasi, Kamis (15/3) melalui pesan singkat. (*/gar)
