TIM kuasa hukum pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 Rahmat Effendi dan Tri Adhianto memberikan pendampingan hukum kepada Pendeta Yohanes Nur sebagai Badan Musyawarah Antar Gereja, Bekasi yang namanya dicatut dalam selebaran SARA soal adanya perjanjian Gereja.
Ketua Tim Kuasa Hukum, Hadi Sunaryo sangat menyesalkan selebaran hoax berbau SARA tentang adanya perjanjian kliennya, Rahmat Effendi (petahana) dengan pihak gereja terkait kemudahan perizinan dengan target membangun 500 gereja di Kota Bekasi.
“500 gereja itukan jumlah yang sangat fantastis selama lima tahun. Jumlah itu, kalau kita bagi dalam setahun maka ada 100 gereja. Berarti setiap minggu bisa dua hingga tiga gereja terbangun, itukan sangat tidak masuk akal. Itu fitnah keji !” terangnya, Senin (25/6).
Terkait dengan adanya selebaran hoax SARA, pihaknya juga mendampingi pendeta Yohanes untuk melaporkan pencatutan namanya ke Polres Metro Bekasi Kota agar tidak menjadi informasi yang menyesatkan bagi warga Kota Bekasi.
“Cara-cara seperti ini jelas merugikan kedua belah pihak dan berpotensi memecah belah keharmonisan di tengah masyarakat Kota Bekasi yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Kita minta polisi segera bisa mengungkap dalang dan pelakunya,” jelasnya.
Di tempat terpisah Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Subagio Sulistio melalui pesan singkat juga mengaku kaget dengan beredarnya tanda tangan dirinya dalam surat perjanjian bersama tersebut. Subagio mengaku dirinya tidak pernah menandatangani surat tersebut. Jelang pilkada ini ia juga menyebutkan banyak pihak yang menghalalkan segala cara.
“Itu bukan tanda tangan saya pak. Banyak yang sudah menghalalkan segala cara,” tutup Subagio. (jim)
0 
0
