0 
0
KOBEK KOTA – Pembelian 9 unit mini bus Trans Patriot Kota Bekasi yang mencapai Rp11 miliar lebih, dipertanyakan sejumlah pihak. Pasalnya, bus ini hanya berkapasitas 30 penumpang, tapi harganya seperti bus berkapasitas 50 penumpang.
Anehnya dalam launching Trans Patriot Senin (18/12), Walikota Bekasi Rahmat Effendi, mengklaim bahwa keesokannya masyarakat Kota Bekasi sudah bisa menikmati bus ini secara gratis. Faktanya, keesokan harinya tim Koran Bekasi yang ingin menggunakan bus dari Harapan Indah menunggu selama 5 jam, tapi tak satupun bus Trans Patriot melewati jalur yang sudah disosialisasikan.
Menurut Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi Harun Al Raysid, pembelian bus trans patriot menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2017. Sedangkan pengelolaannya, dia mengklaim memiliki dua cara.
Pertama, kata Harun, bus Trans Patriot akan dikelola seperti Bus Management Corporete (BMC). Kedua, penugasan kepada PD Mitra Patriot, sebagai penugasan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kepada BUMD.
“Kalau tidak ada halangan insya allah mulai awal tahun 2018 sudah beroperasi, namun belum ditarik tiketnya. Alias gratis, karena masih berplat merah. Tapi, kalau sudah plat kuning akan ditarik bayarannya, ” kata Harun kepada Koran Bekasi, belum lama ini.
Namun keanehan terjadi ketika ditanya teknis pembelian terhadap 9 bus ini melalui proses lelang atau penunjukan langsung. Pasalnya, Harun, berpendapat bahwa proses ini menggunakan E-Katalog, tanpa melalui proses lelang maupun penunjukan langsung.
“Kalau e-katalog tidak perlu lelang tetapi melalui penawaran dan negosiasi dari pemenang lelang. Dan mekanismenya juga tidak lagi di pemkot tapi melalui LKPP. Kalau melalui mekanisme lelang prosesnya panjang, ” katanya.
Dia juga mengklaim bahwa pengelolaan bus Trans Patriot akan diserahkan ke BUMD Mitra Patriot. Harun terlihat tidak konsisten dalam berbicara ketika ditanya tempat penitipan ke 9 bus tersebut. Menurut dia, ke 9 bus itu untuk sementara dititipkan di pemkot sebelum diserahkan ke BUMD, sayangnya dia enggan mengatakan alamat ke 9 bus itu .
“Rencana awal di lapangan upacara. Tapi sementara dititipkan dulu di garasi karoserinya di Jakarta, menunggu kesiapan parkirnya. Kalau sudah diserahkan ke BUMD nanti ada di bawah tanggungjawab Mitra Patriot, ” jelasnya.
Harun berdalih, launching yang dihadiri Walikota Bekasi Rahmat Effendi, bukanlah pencitraan jelang pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan 2018. Tapi, terlebih dirinya beserta jajaranya ingin berkoordinasi kepada kepolisian untuk merubah plat merah menjadi plat kuning.
“Kemarin launching busnya untuk operasional dibutuhkan koordinasi dengan pihak pihak terkait, termasuk kepolisian untuk mengubah plat. Kalau menunggu proses surat suratnya bisa lama dan tahun anggaran 2017 sudah berakhir. Proses lamanya pengadaan ini karena lamanya proses di LKPP sehingga jadwal banyak berubah,” kelitnya.(tgm)
