0 
0
Pasalnya, harga tanah per meter sudah mencapai Rp8 juta. Tapi, tim apressial hanya menetapkan harga Rp3 juta per meternya.
Salah satu warga pemilik tanah, Frans H Matondang kepada Koran Bekasi mengatakan, harga sebidang tanah yang sama dalam satu obyek berbeda nilainya. Bukan itu saja, pertemuan yang dilakukan tim apressial BPN dengan warga bukan bentuk musyawarah, melainkan bentuk kesewenang-wenangan.
Menurut dia, tim apressial BPN diduga telah melanggar Undang- undang No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Alasannya, dalam pasal 2 undang-undang disebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas keterbukaan, kesepakatan, dan keikutsertaan.
“Saya menduga tim apressial BPN telah melanggar undang-undang tentang pengadaan tanah. Yang mana terdapat pada pasal 2, pasal 7 ayat 3, apasal 19, pasal 1 ayat 2 dan pasal 27 ayat 2c, ” kata Frans H Matondang, Senin (15/1).
Menurut mantan atlit karateka nasional era Adven Bangun ini, dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 sudah sangat jelas disebutkan, hasil penilaian dari pihak penilai seyogyanya hanya sebagai acuan. Sedangkan hasil kesepakatan, haruslah melalui proses musyawarah dengan pihak yang berhak.
Frans menjelaskan, pertemuan yang dilaksanakan di kantor Kelurahan Jatikarya tanggal 15 Maret 2017, terkesan sangat sepihak. Tim apressial sama sekali tidak memperhatikan harga yang wajar kepada korban penggusuran.
Penilaian harga tanah warga yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) sepertinya tidak akurat. “Masa harga tanah kami dihargai Rp3 juta permeter. Padahal hitungan kami, harga tanah disini sudah mencapai Rp8 juta permeter.
Tim appraisal kurang cermat, masa dalam satu bidang tanah yang belum mempunayi SHM lebih tinggi harganya dari yang sudah mempunyai SHM, ” katanya sambil menjelaskan, tanah dan bangunan rumahnya yang kena gusur diperoleh dari hasil keringat sebagai atlet dan wasit karate tingkat internasional.
Tempat terpisah kepala BPN Kota Bekasi Muhammad Irdan, meminta kepada masyarakat yang merasa keberatan dengan penilaian tim apressial untuk mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi.
Menurut Irdan, yang menetapkan harga tanah itu bukan BPN tetapi tim apressial. Jadinya BPN disini fungsinya hanya menyampaikan harga dari tim apressial.
“Jika hingga kini masyarakat tidak menerima harga yang diberikan, bisa menuntut ke pengadilan. Kan ada mekanismenya. Kita prosedurnya sudah selesai sudah kita sampaikan, ” kata Irdan kepada Koran Bekasi, Senin (15/1).
Menurutnya masyarakat diberikan batas waktu hingga 14 hari. Siapa yang menerima akan diproses untuk dibayar. Sedangkan yang tidak menerima bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. “Semuanya sudah diatur dalam undang undang. Kita hanya menyampaikan dalam tim apressial. Kan sudah ditambahkan nilainya, ” katanya. (tgm)
