0 
0
KOBEK KOTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji terkesan tutup mata terhadap jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Padahal, dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan – RB) Asman Abnur, seluruh ASN dilarang ikut berpolitik.
Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi akan menggelar pemilihan kepala daerah 27 Juni 2018. Petahana Walikota Bekasi Rahmat Effendi (calon walikota) dan Tri Adhianto (calon wakil walikota) akan maju dalam perhelatan tersebut.
Namun Roy sapaan akrab Rayendra Sukarmadji, diduga dengan sengaja tidak mensosialisasikan surat edaran Menpan – RB Asman Abnur, terkait netralitas ASN. Malah, Tri Adhianto yang sudah terdaftar sebagai calon wakil walikota, hingga saat ini masih menjabat kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi.
Menurut Roy, Tri Adhianto selaku kepala dinas PUPR belum mengundurkan diri dari ASN, karena KPU hingga saat ini belum menetapkan nama pasangan calon (Paslon) yang akan mengikuti Pilkada.
“Nanti pengunduran dirinya pada tanggal 12 Febuari 2018. Sesuai aturan, ” kata Roy kepada Koran Bekasi, Selasa (16/1).
Roy tidak bisa menjelaskan aturan mana yang dia maksud, PNS masuk kedalam dunia politik tidak mengundurkan diri, atau diberhetikan dengan tidak hormat oleh atasannya.
“Untuk lebih jelasnya silakan ditanya ke BKPPD itu. Dia bisa jawab dengan aturan-aturannya. Aturannya saya kurang begitu hafal, nomor berapanya, ” katanya.
Tempat terpisah Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu, meminta kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi agar menindak PNS yang tidak netral dalam pemilihan kepala daearah.
Syaikhu dengan tegas meminta agar mereka diberikan sanksi jika kedapatan tidak netral. Menurutnya, pemilu ini harus berjalan dengan fair, tidak ada pemihakan yang dilarang undang undang.
“Kita minta pemilu ini berjalan dengan fair, tidak ada pemihakan. Yang tidak diperkenankan oleh undang undang, ” kata
Syaikhu kepada Koran Bekasi, Senin (22/1).
Hal berbeda dikatakan Kepala Bidang Administrasi Aparatur (Kabid) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)Kota Bekasi Ali Sofyan.
Menurutnya, kepala DPUPR sudah resmi mengundurkan diri dari PNS Pemkot. Melihat bunyi undang undang PNS yang mengatakan, bagi yang mencalonkan dan dicalonkan sebagai walikota atau wakil walikota harus mengundurkan diri.
“Dalam undang undang kan sudah jelas, PNS yang mencalonkan dan dicalonkan harus mengundurkan diri sebagai PNS. Nah proses pengunduran dirinya itu dilakukan sesuai aturan kepegawaian. Sejak mendaftar di KPU, itu sudah sesuai peraturan, ” kata Ali kepada Koran Bekasi, belum lama ini. (tgm)
