KOBEK KOTA – Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bekasi Novita Ulya Hastuti mengaku, hingga saat ini Tri Adhianto Tjayono belum mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi.
Menurut Novita, ketika melakukan pendaftaran bakal calon wakil walikota di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi, Tri Adhianto sudah mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan panwaslu mempunyai bukti.“Sudah ada surat pengunduran dirinya, kami ada datanya, ” kata Novita kepada Koran Bekasi, Rabu (24/1).
Namun surat resmi pengunduran diri Tri Adhianto dari Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi (Menpan – RB) hingga kini belum diterimanya.
Novita juga mengancam jika sampai batas waktu yang ditentukan Panwaslu Tri Adhianto Tjahyono, belum juga menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai ASN Kota Bekasi, Kadis SDA nanti akan didiskualifikasi.“Memang dari Menpan RB belum ada, dan sedang berproses. Maksimal pas waktu ditetapkan calon sudah ada buktinya, dari Menpan RB. Jika belum ada hingga ditetapkan akan didiskualifikasi, ” katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pimilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi menyesalkan jika Tri Adhianto belum mengundurkan diri dari ASN dan kepala DBMSDA Kota Bekasi. Menurut dia, sebelum mendaftar ke KPU, seharusnya dia sudah mengundurkan diri dari ASN sesuai surat edaran nomor B/71/M.SM.00.00/2017 yang ditandatangani Asman Abnul selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi (Menpan – RB). “Sebelum mendaftar ke KPU, seharusnya Tri Adhianto mengundurkan diri dulu dari ASN dan jabatannya selaku kepala DPUPR. Tapi, untuk memastikan apakah Tri sudah mengundurkan diri atau belum, sebaiknya tanyakan saja ke BKD,” kata Ucu kepada Koran Bekasi, Senin (15/1) sore.
Terkait surat edaran Menpan-RB tentang larangan ASN menjadi bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, Ucu berharap agar Tri segera mentaatinya.
Menanggapi hal itu, Tri Adhianto yang berpasangan dengan petahana Walikota Bekasi Rahmat Effendi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Bekasi periode 2018-2023, mengaku belum mengetahui surat edaran tersebut. Selain itu, kata dia, hingga saat ini KPU belum menetapkan pasangan calon.
Padahal dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik huruf a, PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya, ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah dan wakilnya.
Sedangkan dalam huruf c, PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Ya kan belum ada penetapan. Nanti jika sudah ada penetapan kita mengundurkan diri, “ kata Tri Adhianto kepada Koran Bekasi, Senin (15/1).
Tri berdalih mengapa hingga kini dirinya belum mengundurkan diri dari ASN Kota Bekasi, karena bisa saja dalam perjalanannnya tidak masuk dalam calon wakil walikota.
Disinggung tentang dirinya sudah mendapatkan kartu anggota dari salah satu partai politik tanggal 27 Desember 2017, Tri membantahnya. Bahkan, ketika ditanya tentang aturan bagi PNS yang telah menjadi anggota atau pengurus partai, akan dipecat tidak hormat, Tri mengaku belum resmi menjadi anggota partai manapun.
“Yang pake siapa dong. Kalau dari Demokrat bukan, sayakan belum menerima. Mungkin dengar- dengar aja, makanya jangan dengar, ” kelitnya. (tgm)
0 
0
