-Dewan Menolak karena Belum Punya Payung Hukum
-Honor Anggota DKTB Rp100 Juta Lebih/Bulan
Oleh Jimmy Nainggolan/Togi Manurung
Keberadaan bus tiga perempat bernama Trans-Patriot mulai dipertanyakan. Apalagi, setelah diluncurkan pada 18 Desember tahun lalu, armadanya sama sekali belum terlihat hilir mudik di jalanan. Padahal, biaya untuk itu sudah terserap sebesar Rp11 miliar lebih dari pos anggaran pengadaan sarana dan prasarana Trans-Patriot di Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
DARI data yang dihimpun Koran Bekasi, anggaran sebesar itu tercatat dalam kode rekening 2.09.209.01.16.05. Ironisnya, tak satu pun anggota dewan yang bersedia mengomentari persoalan pengadaan Trans-Patriot yang diduga bermasalah ini.
“Langsung ke Komisi II saja karena itu keterkaitannya dengan Dinas Perhubungan,” ujar Sholihin dari Fraksi PPP.
Demikian juga anggota DPRD dari Partai Golkar, Machrul Falak. “Saya tidak bersedia memberikan keterangan terkait itu.”Sedangkan Ronny Hermawan dari Demokrat malah balik meminta Koran Bekasi untuk menanyakan hal itu kepada Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai. Sementara Komaruddin dari Partai Golkar mengaku, dirinya akan meng-crosschek hal itu ke dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
Seperti diketahui, pengadaan bus Trans-Patriot mulai disoal. Sebab, setelah di-launching pada 18 Desember 2017, hingga kini bus berkapasitas 21 penumpang itu sama sekali tak diketahui keberadaannya. Sebelumnya, Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB) Harun Alrasyid mengatakan keberadaan bus berplat merah tersebut dititip di garasi karoserinya. Sedangkan pengadaan dilakukan melalu E-katalog.
Tanggapan berbeda disampaikan Choiruman J Putro dari PKS. Dia mengaku, proses penganggaran bus Trans-Patriot belum jelas. Tak hanya itu, BUMD yang membawahi bus dimaksud juga belum dibentuk. Dia sendiri mempertanyakan wujud bentuk bus tersebut. “Perda diajukan ke dewan dan persetujuannya melalui pansus, sama seperti BUMD Migas, Mitra Patriot, semua dibentuk dengan Perda. Sampai sekarang belum ada pengajuan perda untuk bus Trans-Patriot.
Sehingga otomatis tidak ada eksekusi kebijakan kalau belum ada payung hukumnya,” tegasnya. Choiruman mempertanyakan; bagaimana ada pengadaan bus sementara pelaksananya belum jelas. “Kemudian tahun ini mau dialokasikan dana untuk BUMD Mitra Patriot terkait dengan Trans-Patriot.
Sesungguhnya mau seperti apa ini, kok tiba-tiba anggarannya diajukan sedangkan dewan belum menyetujui pola pelaksanaan dari Trans-Patriot itu. Sebetulnya Trans-Patriot ini apa, karena ga jelas bentuk mahluknya seperti apa akhirnya tidak disetujui oleh dewan,” paparnya.
Dia juga mempertanyakan proses kerjasama bus Trans-Patriot nantinya. Apakah Join venture kerjasama dinas terkait dengan pihak ketiga, sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak ketiga atau dibentuk BUMD.
Namun, bila dibentuk BUMD, payung hukumnya saja belum ada. “Dinas pernah berkata sudah pernah membuat kajian tentang bus Trans-Patriot. Kalau dengan kaitan membuat naskah akademis perda itu dibenarkan. Tapi bus Trans-Patriot yang belum jelas konsepnya tiba-tiba dibuat. Trans-Patriot belum jelas wujudnya.
Kemudian saya tanya, outputnya apa? Apakah mau buat kajian sistem transportasi massa? Tapi jangan karena ingin membuat Trans-Patriot kemudian dimunculkan anggarannya, ga bener itu. Karena memang tidak pernah dipresentasikan ke dewan apa itu Trans-Patriot, maka anggaran ditolak,” lanjutnya.
Ia menyarankan untuk membentuk BUMD terlebih dulu kemudian bus Trans-Patriot nantinya menjadi bussines plan dari BUMD tersebut setelah payung hukum (Perda) dibuat. Dia berharap kejadian bus Trans-Patriot tidak sama dengan pengadaan bajaj (angling) beberapa waktu lalu.
Ditemui terpisah, Kadis Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Yayan Yuliana mengaku, sebanyak 27 anggota Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB) yang melahirkan produk pertamanya dengan meluncurka bus Trans-Patriot, umumnya mendapat honor sebesar Rp4,7 juta per bulan. Dengan demikian, anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp126,9 juta per bulan.
“Anggotanya ada 27 orang. Mereka ada di dalam Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur tugas pokok dan fungsi mereka,” kata Yayan.
Menurut Yayan, tugas pokok dan fungsi DTKB adalah membantu walikota, pimpinan, dan kepala daerah dalam memberikan saran dan pertimbangan serta masukan terkait aturan transportasi. “Menata transportasi yang ada di Kota Bekasi tidak semudah membalik tangan. Bayangin menata transportasi yang di depan Stasiun Bulan Bulan saja tidak semudah membalikan telapak tangan, ” kelitnya.
Sedangkan Ketua DTKB Harun Al Raysid mengkalim lembaga yang dibentuk Walikota Bekasi itu adalah independen. Mereka bertugas memberikan masukan kepada walikotaterkait kebijakannya dalam transportasi yang ada di Kota Bekasi.
“DTKB adalah lembaga independen yang dibentuk walikota. Bertugas memberikan masukan, menjalin kemitraan dengan para pihak yang terkait dengan bidang transportasi, ” kata Harun kepada Koran Bekasi, Rabu (24/1).
Disinggung tentang jumlah anggota DTKB dengan dewan ahli 27 orang dan gajinya yang cukup lumayan, menurut Harun semua DTKB tidak memiliki gaji melainkan honorarium. Dan jumlah anggota 21 orang, yang aktif 17 orang.
“Kalau gaji tidak ada, yang ada hanya honorarium. Besarannya untuk tahun ini belum ditetapkan menunggu asiatensi Dishub dengan Bapeda. Juga tergantung kemampuan APBD,” jelasnya. ***
0 
0
