KOBEK CIKARANG-Pelaksanaan rehab ringan SMP Negeri 1 Sukawangi, Kabupaten Bekasi diduga tidak sesuai rencana yang telah ditentukan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.
Dalam pembangunan itu, juga dduga tidak memiliki dasar perhitungan nilai pagu anggaran, kata Ketua Garda Pemuda Peduli Pembangunan dan Ekonomi Rakyat (P3ER) Maruli M menyoroti proyek itu. Pasalnya, sesuai rencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, bangunan yang direhab 4 lokal dengan nilai mencapai Rp400juta, tapi kenyataannya hanya dibangun 2 lokal.
Dikatakan Maruli, rehab iu dinilai tidak memiliki dasar perhitungan nilai pagu anggaran yang seharusnya dihitung PPK berdasarkan tingkat kerusakan konstruksi bagunan atau perencanaan kegiatan oleh tim konsultan.
Dalam penelusurannya kata Maruli, sesuai gambar kerja yang ditemukan di lokasi, bahwa jumlah gedung yang harus direhab sebanyak 4 lokal (ruang kelas), namun pihak pemborong hanya merehab 2 lokal saja. Dan, sebagaima pengakuan tukang yang enggan disebut namanya, kondisi kuda- kuda atap ruang kelas rusak dan harus diperbaiki, sementara dalam gambar pergantian rangka atap tidak masuk dalam kontrak.
“Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kami menduga ada persekongkolan yang diduga dilakukan PPK (pejabat pembuat komitmen) dan PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan), maupun konsultan untuk melanggar kontrak yang mereka buat sendiri. Hal tersebut sangat berpotensi merugikan keuangan negara. Untuk itu kami meminta agar BPK Perwakilan Jawa Barat melakukan audit investigasi secara khusus terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bidang Bangunan, agar potensi kerugian negara dapat dicegah”, katanya.
Kepala Bidang Bangunan Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto yang ingin dikonfirmasi tidak berhasil. Telepon selulernya yang dihubungi tidak diangkat, demikian juga pesan singkat tidak dibalas.(hem)
0 
0
