Jalika
Hudaya
SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus menjadi aparatur terdepan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda), sehingga tidak hanya namanya terdengar, tapi yang terpenting aksinya.
Bahkan, selain terdepan, juga harus disegani agar tidak ada yang melecehkannya. “Terdepan, tegas dan disegani. Sebab, tugasnya memang cukup berat karena harus berhadapan dengan pelanggar Perda. Banyak yang harus dilakukan demi pembangunan Kabupaten Bekasi yang lebih baik lagi,” kata Jalika, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Gerindra ini.
Kalau aparatur Satpol PP tidak disegani, maka penegakan Perda tak akan bisa terlaksana dengan baik. Kiprah penegak Perda ini, harus benar-benar bisa dirasakan, sehingga manfaatnya bagi pembangunan daerah industri ini semakin nyata. Satpol PP terdepan dalam penegakan Perda sebelum berlanjut ke proses hukum, katanya.
Ia berharap Satpol PP, mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Makanya, yang bertugas pada instansi ini, harus yang memiliki kemampuan individual dan ilmu Pemerintahan yang mantap. Bagaimana pun, ke depan pembangunan terus berkelanjutan. Banyak pelanggar Perda selama ini yang belum tuntas ditertibkan. Di Satpol PP pasti beda dengan instansi lainnya, karena yang dihadapi umumnya masyarakat yang mau ditertibkan, seperti kaitannya bangunan liar.
Satpol PP harus difungsikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan seperti tempelan belaka yang ada namanya, tapi kiprahnya tidak dirasakan. Maka, aparatnya harus yang berkemampuan lebih, sehingga bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat agar dalam penegakan Perda bisa berjalan dengan baik.
Menyinggun Perda nomor 3 tahun 2016 tentang larangan Tempat Hiburan Malam (THM) yang sampai saat ini tak bisa dilaksanakan, Jalika mengaku harus mempelajarinya lebih dulu.
Sementara Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Hudaya mengaku sejumlah program kerja sesuai anggaran tahun 2018. Dalam Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD), ada sejumlah penertiban yang harus dilakukan sesuai program yang diajukan pejabat lama. “Saya hanya akan melaksanakan berbagai kegiatan seperti penertiban pedagang kaki lima (PKL), banguan liar di sejumlah titik sesuai anggaran,” katanya.
Sebelum penertiban itu, harus dilakukan sosialisasi ke masyarakat. Ada penertiban bangunan untuk pembangunan jalan yang merupakan proyek pemerintah pusat. Pembebasannya ditangani Badan Pertanahan Nasional, tapi karena ada bangunan di atas tanah negara, sehingga Satpol PP diterjunkan dalam penertiban itu.
Bangunan liar harus dibersihkan. Demikian PKL di sejumlah titik yang harus ditertibkan, karena sangat mengganggu lalulintas. Banyak juga bangunan tanpa IMB, semuanya harus ditangani setelah lebih dulu dianalisa.
APBD juga menganggarkan penegakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2016 tentang larangan Tempat Hiburan Malam (THM). Namun, pihaknya tetap akan mempelajarinya. Pasalnya, ada masalah yang akan dihadapi kalau Perda itu ditegakkan. Dasar hukumnya yang lemah yang menyebabkan selama ini memang tak bisa dieksekusi.
Makanya, sekalipun ada anggarannya, tapi kalau dasar hukumnya tidak kuat, maka tak mungkin bisa dilaksanakan.
Mantan Kepala Diskominfo ini, mengakui Perda itu sudah dua tahun diundangkan, tapi sampai saat ini tak bisa dieksekusi. Karena penindakan harus kuat dasar hukumnya, agar terbebas dari tuntutan hukum. Jika ternyata salah menerapkannya, bisa jadi justru pelaksananya yang akan dipidana.
Di dalam Pasal 47 dijelaskan tentang larangan usaha parawisata, di antaranya diskotiq, klub malam, karaoke, panti pijat. Tetapi dalam pasal itu, tidak ada ancaman hukuman atau denda bagi pelanggarnya. Anehnya, ancaman dan denda justru pada pasal 27, yaitu ancaman kurungan 6 bulan denda maksimal Rp50 juta bagi pengusaha yang tidak membuat pengumuman. “Hanya karena tidak membuat pengumuman justru bisa dihukum 6 bulan kurungan dan denda Rp50 juta, sementara bagi pelanggar sebagaimana di pasal 47, tak sanksi dihukum,” katanya.
Jangan sampai salah mengambil tindakan, sebab dalam Perda itu, jenis usaha parawisata yang dilarang yaitu diskotiq, klub malam, karaoke, panti pijat. Tapi pelanggaran itu, sanksinya tak ada. Justru pelanggar pasal 27 yang diancam hukuman. Yang ditegakkan Satpol PP adalah Perda, ancaman kurungan 6 bulan denda maksimal Rp50 juta. “Jenis usaha yang dilarang tercantum pada pasal 47, tetapi tidak ada ancaman hukuman, tetapi justru yang hanya tidak membuat pengumunan, seperti dilarang membawa senjata api dan lainnya yang diancam pdana dan denda”, katanya.
Pihaknya akan bertindak dan melakukan tugas secara profesional. Diharapkan, apa yang akan dijalankan bisa terukur,katanya. (advertorial)
0 
0
