(ist/net)
-Pungli Pengurusan Sertifikat Tanah di BPN Kabupaten
-Salah Satu Pelaku Menjabat Kasub Seksi
-Berdalih Rapat, Kepala BPN Ogah Berikan Penjelasan
Oleh Togi Manurung
Dua oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi resmi menjadi tersangka tindak pidana korupsi penerbitan sertifikat tanah. Ironisnya, kedua tersangka berinisial IS (48) dan BY (33) hingga saat ini belum ditahan dengan alasan masih melengkapi bukti-bukti.
Hal itu dibenarkan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resort Metro (Polrestro) Bekasi AKBP Rizal Marito kepada Koran Bekasi, Senin (19/3). Menurut dia, kedua tersangka yang kena operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (pungli) itu belum dilakukan penahanan.
“Penanganan kasusnya sedang berjalan dan tersangka sudah ditetapkan. Saat ini dalam proses melengkapi alat bukti. Tersangkanya berinisial IS (48) yang menjabat sebagai kepala sub seksi dan BY (33) seorang staff,” kata Rizal Marito.
Menurut dia, penetapan tersangka kedua oknum pegawai BPN dilakukan berdasarkan hasil operasi tangkap tangan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polrestro Bekasi pada Selasa (13/3). Berdasarkan hasil gelar perkara untuk kepentingan penyidikan, belum sampai pada tahap penahanan. Dia mengklaim bahwa penahanan tersangka berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8/1981.
“Syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP,” lanjutnya.
Rizal mengaku, oknum pegawai BPN Kabupaten Bekasi itu kena OTT karena ada laporan dan barang bukti. Disinggung tentang dua barang bukti yang telah disita penyidik, apakah masih kurang dalam melakukan penahanan, menurutnya mengacu pada barang bukti yang sah.
“Yang dimaksud alat bukti mengacu pada pasal 184 KUHAP. Bukti permulaan, cukup bukti yang sah. Mengacu pada alat bukti, bukan hanya barang bukti,” jelasnya.
Diakuinya, kedua tersangka tidak ditahan bukan karena ada yang menjamini, melainkan karena penyidik sedang melengkapi bukti-bukti. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tipikor pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999. Itu terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling sedikit empat tahun dan maksimal seumur hidup kurungan penjara.
“Tapi, yang pasti hingga saat ini kami belum melakukan penahanan. Bukan ditangguhkan, beda itu, ” kelitnya.
Hal yang sama juga dikatakan Kapolrestro Bekasi Kombes Polisi Candra Sukma Kumara. Berdasarkan keterangan tersangka, pungli dilakukan keduanya dengan cara setelah proses balik nama sertifikat selesai, kemudian menghubungi pemohon untuk mengambilnya. Tapi, harus menyertakan uang sebesar Rp400 ribu untuk setiap sertifikat.
Menurut Candra Sukma Kumara, perbuatan kedua tersangka bertentangan dengan PP No.128 Tahun 2015 tentang tarif PNBP di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi. Itu biasanya untuk memperlancar dan mempercepat pembuatan akta tanah. Pasalnya, dalam membuat atau menerbitkan sertifikat tanah biasanya membutuhkan waktu paling lama tiga bulan.
Tetapi dengan adanya sejumlah uang tersebut maka penerbitan sertifikat dapat dilakukan hanya membutuhkan waktu satu bulan. Dia juga mengakui dalam penangkapan tersebut sudah ditetapkan tersangka. Namun pelaku dibebaskan dengan alasan pada bagian penyidik masih mengumpulkan bukti otentik lainnya.
Dalam hal ini penyidik berhasil mengamankan barang bukti berupa 75 berkas sertifikat, satu unit telepon genggam, uang tunai Rp20.000.000, dan satu buah tape recirder kamera CCTV.
Terkait kasus ini, Kepala BPN Kabupaten Bekasi Deni Santo belum bisa memberikan penjelasan. Tapi, dia tidak membantah jika kedua pegawainya kena OTT. “Kalau untuk saat ini kami belum siap memberikan klarifikasi karena saya masih rapat,” katanya kepada Koran Bekasi, Senin (19/3). ***
