Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Bekasi menyepakati kenaikan Upah Minimun Sektoral Kabupaten (UMSK) 2018 . Jumlahnya mengalami kenaikan 8,71% dari UMSK tahun lalu.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi mengatakan, kenaikan tersebut disepakai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, dan serikat buruh. Sudah disepakati, naiknya 8,71%, katanya, Rabu (21/3).
Kesepakatan diperoleh sebagai jalan tengah untuk mengakomodir kepentingan Serikat Pekerja dan Apindo. Serikat Pekerja menginginkan kenaikan UMSK 2018 sebesar 15% sementara unsur Apindo hanya 5%. Berita acaranya sudah dikirim ke Depekab Provinsi dan infonya sudah diterima, katanya.
Selain kenaikan UMSK sebesar 8,71%, kesepakatan itu juga memuat klausul pemberlakuan UMSK 2018 mulai 1 Januari 2018. Kalaupun ada perusahaan yang nakal melanggar kesepakatan, Edi menyerahkan ke Balai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat. Itu kan ada di pengawasan fungsinya, ada di provinsi. Jadi bukan di kita, kata dia.
Sedangkan Sekretaris KC FSPMI Bekasi Amier Mahfuz mengatakan, selain kenaikan dan pemberlakuan UMSK 2018, Serikat Pekerja juga berharap ada jaminan keberlangsungan pekerjaan bagi kaum pekerja. Soalnya, kerap terjadi pemutusan hubungan kerja pasca kenaikan UMSK. Perusahaan berdalih tidak mampu membayar dengan gaji tersebut.
Kebanyakan yang di-PHK adalah pekerja yang sudah lama dan gajinya sudah tinggi. Setelah mereka dikeluarkan, perusahaan mempekerjakan karyawan baru dengan gaji sesuai keinginan perusahaan. “Ini jangan sampai terjadi lagi. Ini juga yang kami awasi betul. Karena indikator kesejahteraan itu bukan hanya upah tapi jaminan keberlangsungan pekerjaan juga.
Sedangkan menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nur Hidayah Setyowati, besaran itu untuk aneka industri sebesar tujuh persen dan lainnya 8,71 persen. Hal itu sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015.
Menurut dia, jumlah itu dihitung dari besarnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto). Hal itu tentunya betolak belakang dengan permintaan serikat buruh sebesar 15 persen.
Pasalnya, dalam peningkatan secara perhitungan global memang sudah sama dengan Undang-Undang yang sudah baku. Sehingga pelaksanakannya sudah tidak dapat diubah lagi.
Namun dalam hal ini tidak menyalahkan serikat buruh yang meminta 15 persen kenaikan UMSK. Tetapi peningkatan tersebut seharusnya berimbang dan tidak memberatkan pengusaha.
Jadi pada intinya harus duduk bersama dan mulai mencari atau mengambil jalan terbaik agar kedua belah pihak tidak berseteru kembali.
Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah hanya sebagai penyedia fasilitas semata, yang nantinya akan terpadu dengan sistem.
Ia menambahkan, dalam penetapan putusan tersebut sektoral otomotif sebesar Rp4.480.500, sektor logam sebesar Rp4.348.400, elektronik sebesar Rp4.288.610. Sedangkan kimia farmasi sebesar Rp4.288.610, aneka industri Rp4.100.540.
Dalam hal tersebut peningkatan sudah cukup banyak dan tentunya berimbang dengan pemasukan setiap perusahaan. Tetapi bila mengacu pada inflasi, memang diakuinya pada 2017 peningkatan akan sebuah produk dari perusahaan mang mengalami penurunan tajam. (*/nga)
