Pembangunan Jaling di 23 Kecamatan Harus Tepat Sasaran

by -109 views
Iwan Ridwan
Read Time1 Minute, 30 Second

 

Iwan Ridwan

KOBEK CIKARANG-Pembangunan jalan lingkungan (jaling)  tersebar di 23 Kecamatan, akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bekasi.

Ini sebagai upaya pemerataan pembangunan agar wilayah yang selama ini belum tersentuh, bisa mendapatkan program pembangunan, sehingga masyarakat bisa merasakan adanya akses jalan yang lebih baik. Pembangunan di daerah yang sudah ditentukan itu pun, sudah  melalui verifikasi perencanaan jalan lingkungan (jaling).

Kepala DPRKPP Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan mengatakan, pembangunan jaling akan segera diluncurkan, diharapkan tepat sasaran. Makanya,  verifikasi yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya alokasi anggaran yang sama antara APBD dengan Anggaran Dana Desa (ADD). “Jangan sampai ada yang tumpang tindih,”katanya.

Dikatakan, proyak yang akan dilaksanakan  tahun 2018 mencapai 1.400 kegiatan dengan anggaran mencapai  Rp201 miliar, yaitu melalui penunjukan langsung (PL) dan layanan pengadaan sistem elektronik (LPSE). Dan dalam waktu dekat ini, akan segera dilaksanakan, sehingga pengerjaannya tuntas tepat waktu dan bisa dinikmati masyarakat.

“Proyek itu direncanakan pada akhir bulan Mei 2018 sudah selesai prosesnya dan pengerjaannya bisa tuntas sesuai ketentuan, demi terserapnya anggaran dengan baik,” katanya.

Diakui, selain dana pembangunan yang dialokasikan di APBD, juga ada Anggaran Dana Desa (ADD), di mana pengalokasian setiap kegiatan hampir  sama. Makanya, harus ada singkronisasi agar dua anggaran itu, masing-masing untuk kepentingan proyek yang berbeda.

“Anggaran harus tepat sasaran, sehingga kinerja  akan maksimal. Kalau ada yang tumpang tindih, maka akan bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),”katanya.

Karena itulah, harus ada antisipasi dengan cara melakukan vetivikasi dan pengawasan terpadu agar tidak salah jalur. Dan sudah ada aturan dalam pengadaan, yaitu Perpres no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.

Aturan itu, harus membuat para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti pengusaha menjadikan aturan itu sebagai acuannya untuk menghindari temuan. Dasar  hukumnya sudah jelas,katanya. (*/hem)

 

0 0
Gravatar Image

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *