KOBEK CIKARANG-Gugatan PT.Tirta Dhea Addonnics (PT.TDA) atas pembatalan proyek pembangunan gedung 16 tingkat milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi segera digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Kuasa Hukum PT TDA Aris Afandi Lubis.SH yang dihubungi melalui telepon selulernya Kamis (18/4) mengatakan, pihaknya akan menghadiri pemanggilan PTUN tanggal 26 April 2018 mendatang. Ini artinya, PTUN cepat merespon gugatan itu, dan kesempatan itu akan dimanfaatkannya untuk memperbaiki kalau ada huruf atau angka yang salah dalam gugatan. “Tanggal 26 April diminta hadir di PTUN untuk mncocokkan kelengkapan gugatan yang sudah didaftarkan. Ini tahap awal sebelum gugatan disidangkan, dan baru hanya penggugat yang dipanggil,” katanya.
Dikatakan, gugatan itu diharapkan bisa segera disidangkan. Karena pembatalan yang dilakukan Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melanggar Perpres. “Yang sudah dilelang dan pemenangnya sudah diumumkan, tidak bisa dibatalkan. Pembatalan, sama saja telah melanggar Perpres,” katanya.
Pihaknya siap buka-bukaan, karena pembatalan itu diduga akibat perusahaan yang diplot oknum tertentu kalah dalam tender. “Ini permainan oknum, tetapi Benny yang membatalkanya. Karenanya, sebagai pejabat berwenang, dia kita gugat ke PTUN karena dinilai sudah melampaui batas kewenangannya sebesar Rp 1.150.000.000,” katanya.
Aris mengaku yakin memenangkan gugatan itu.Sebab, tidak ada dasarnya pemenang tender bisa dibatalkan, apalagi dengan alasan tidak ada dana. “Itu tidak masuk akal, sebab anggaran yang sudah masuk dalam APBD, pasti ada anggarannya. Dan kalau tak ada anggaran, tentu saja dari awal tidak perlu ditenderkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Jamaluddin tidak mempermasalahkan gugatan itu. Siapa pun berhak kalau memang menggugat, namun menyayangkan adanya tudingan dugaan gratifikasi, itu adalah fitnah, katanya.
Namun, ia meminta kepada Benny agar menghadapinya. “Tidak perlu takut, dan untuk menghadapinya di PTUN, nanti akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bekasi. Kita akan hadapi, karena pembatalan itu tidak ada yang dilanggar,” katanya.
Pemda digugat PT.TDA yang sudah memenangkan tender proyek yang masuk dalam APBD 2018. Padahal, proses lelang sudah berjalan dengan baik, tapi dengan pembatalan itu, pengusaha itu menggugat ganti rugi Rp1.150.000.000.
Sebagaimana diketahui, proyek 16 lantai itu ditenderkan melalui LPSE yang kemudian dimenangkan PT.TDA. Namun, melalui surat Benny, pemenang tender dibatalkan. Lelang sudah berjalan, tapi ketika mau diminta ditingkatkan ke tahap selanjutnya, ternyata malah dibatalkan melalui surat dengan alasan tidak ada anggaran. (hem)
0 
0
