Read Time2 Minute, 54 Second
DEWAN Pimpinan Wilayah Nasional Corruption Watch (DPW NCW) Sumatera Utara menggelar Diskusi dan Gebrakan Anti Korupsi (Digebrak) dengan topik ‘Warning buat Cagubsu, jangan sampai 3 kali masuk bui karena korupsi’, di kantor Sekretariat DPW NCW Kota Medan, Sabtu (21/4).
Diskusi menghadirkan pembicara Agus Salim Sitorus SH, MH (Akademisi), Ketua NCW Sumut (Herman Parulian SP.d) dan Alex Pang (Jurnalis Senior).
Dalam paparannya Agus Salim menyampaikan bahwa ada 8 penyebab terjadinya korupsi yaitu : Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru, kompensasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rendah, pejabat yang erakah, Law Enforcement tidak berjalan, hukuman yang ringan terhadap koruptor, tidak ada leteladanan pemimpin, pengawasan yang tidak efektif, budaya masyarakat yang
kondusif korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Dikatakan, seharusnua Sumatera Utara yang dikenal dengan kekayaan yang melimpah
baik tambang, perkebunan, budaya, alam dan wisatanya, tentu faktor tersebut telah memajukan pertumbuhan ekonomi di menjadi signifikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sekitar Rp 20 Triliun.
“Tentu kalau Gubernur dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota menggunakan anggaran
untuk kepentingan rakyat tanpa korupsi, sangatlah layak mensejahterakan msasyarakat.
Sementara itu, Ketua DPW NCW Provinsi
Sumatera Utara Herman Parulian S.Pd angkat bicara dari kasus korupsi yang membuat 2 Gubernur secara berturut-turut masuk penjara karena kasus korupsi yaitu Syamsul Arifin dan Gatot Pudjo Nugroho. Termasuk
5 Wakil Ketua DPRD Sumut dan “seperti gerombolan maling” uang rakyat di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 38 Anggota DPRD Sumut menjadi tersangka penerima suap dari Gubernur Gatot dalam bungkus Bantuan Sosial (Bansos).
Maka selaku pemangku kepentingan (stake holder) dan aktivis anti korupsi wajib mengingatkan Calon Gubernur Sumut jangan sampai 3 kali masuk bui karena korupsi.
Siapapun yang terpilih nantinya apakah Djarot Syaiful Hidayat atau Edi Rahmayadi”, ungkap Herman.
Di sisi lain Jurnalis Senior Alex Pang, yang telah malang melintang di media dalam negeri dan luar negeri sejak tahun 1985, mengungkapkan pengalamannya berinteraksi dengan sejumlah Gubernur Sumut.
Antara lain dengan Gubernur Raja Inal Siregar yang mantan Pangdam III Siliwangi, ketika gencar mensosialisasikan Program Marsipature Hutana Be (Martabe) yang artiya adalah Memperbaiki Kampung masing-masing, baik di Sumut maupun perantauan. Di mana dalam wawancara khusus di Hotel Indonesia Jakarta saat itu, sang Gubernur yang militer mengatakan “bahwa sebagai tentara dengan 1 peluru saja menembak orang pasti mati. Tetapi saya selaku Gubernur Sumut setiap pagi ditembaki melalui berita di berbagai media mati tidak, saya hidup juga tidak”, ungkapnya. Untuk itu saya selaku Gubernur sangat mengharapkan peran media untuk mensukseskan program Martabe.”
Kemudian Alex turun ke Medan sebagai Sekretaris Jenderal Forum Keluarga Besar Sumatera Utara (FORKABSU) Jakarta, Jawa Barat dan Banten (JABANTEN) untuk mendukung pelantikan Wakil Gubernur
Rudolf Pardede menjadi Gubernur. Secara otomatis sesuai perintah Undang-undang, karena Gubernur definitif kala itu Tengku Rizal Nurdin mengalami kecelakaan dan meninggal dunia dalam peristiwa jatuhnya pesawat Mandala di Polonia Medan.
Alex yang juga mantan jurnalis media Berbahasa Inggris pertama di Indonesia yaitu The Indonesian Observer juga tidak lupa mengingatkan peran pers bersama aktivis anti korupsi Sumut untuk memantau dan mengawasi dengan ketat Pembangunan Danau Toba dan sekitarnya dengan kehadiran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).
Alex yang pada hari Rabu- Jumat, 18 – 20 April lalu baru saja melakukan jurnal melaui perjalanan darat (Over Land) dari Siantar – Tigaras – Simarjarunjung – Tele – Pangururan – Urat – Palipi _Tomok _ Parapat –
Siantar – Medan, juga memberikan informasi kepada Ketua NCW Sumut agar menginvestigasi lebih dalam pembangunan jalan lingkar dalam dan lingkar luar Pulau Samosir yang saat ini sedang proses
pengerjaan oleh sejumlah Perusahaan BUMN dan Kontraktor Swasta dan terindikasi berbau korupsi dari sisi pelanggaran bestek dan kualitas konstruksi yang rendah.(*/hem)






