KOBEK CIKARANG-Sebanyak 154 desa di Kabupaten Bekasi akan menghelat Pilkades secara serentak pada 26 Agustus mendatang. Supaya hasilnya lebih maksimal, Pemerintah Kabupaten Bekasi mewajibkan seluruh peserta menjalani tes narkoba.
“Jadi untuk hasil yang lebih maksimal, setiap bakal calon kepala desa harus melakukan pengecekan bebas narkoba. Pengecekan bukan hanya dilakukan dengan cara tes urine, tetapi juga tes darah,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi Benni Yusnandiar di Cikarang, akhir pekan lalu. Menurut dia, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pilkades. Bekaitan dengan itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bekasi dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). “Untuk beban atau biaya melakukan tes kesehatan berasal dari bakal calon kepala desa itu sendiri,” katanya. Hal ini adalah salah satu syarat mutlak, sebab bahaya narkotika dapat mengancam kelangsungan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan juga adanya politik uang sering kali menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan pilkades nanti, setiap desa minimal harus ada dua orang calon dan maksimal lima orang calon. “Tapi bilamana terdapat lebih dari lima calon maka panitia penerima pendaftaran akan dibentuk tim independen,” katanya. Benni menjelaskan, hal ini sudah sesuai aturan yang berlaku dan berharap agar bakal calon menaati aturan sesuai ketentuan.
Sekadar diketahui, sebanyak 154 desa di Kabupaten Bekasi akan menghelat Pilkades secara serentak pada 26 Agustus mendatang. Yusnandiar mengatakan, anggaran untuk itu disiapkan sebesar Rp28 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi 2018. Anggarannya tersebut sudah termasuk untuk honor panitia, sosialisasi, dan logistik.
Anggaran yang diterima setiap desa besarannya berbeda-beda, paling kecil Rp150 juta dan paling besar mencapai Rp350 juta disesuaikan dengan jumlah hak pilih masing-masing desa. Kalaupun ada kekurangan, pihaknya menyarankan agar ditutupi dari APBD Desa mengingat anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sangat terbatas. “Untuk anggaran makan dan minum setiap pertemuan kita sarankan di-back up dari anggaran makan minum di rapat-rapat minggon dari APBD Desa. Kalau itu bisa diterapkan, insya Allah cukup,” kata Benny.
Pihaknya pun mempersilakan Panitia Pelaksaanaan Pilkades untuk meminta sumbangan dari Bakal Calon Kepala Desa sesuai kesepakatan bersama dan kemampuan masing-masing.
“Kalau ada Bakal Calon Kepala Desa yang kurang mampu dan nyumbangnya kecil ya nggak masalah dan itu tidak menggugurkan haknya sebagai Calon Kepala Desa. Jadi jangan karena gara-gara nyumbangnya kecil dan persyaratan administrasinya terpenuhi, hak untuk mencalonkan dirinya hilang. Saya sudah tekankan itu,” kata dia. (*/nga)
0 
0
