KOTA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi merupakan pihak yang mengerjakan pemeliharaan seluruh halte. Jika dikatakan pemeliharaan halte yang ada kurang maksimal, tergantung siapa yang menilainya.
“Menurut saya begini, maksimal dan tidaknya, ukurannya dari kacamata siapa. Tinggal disesuaikan saja dengan RAB-nya, ” kata Kepala Bidang (Kabid ) Sarana dan Prasarana Dewi Astianti kepada Koran Bekasi, baru-baru ini.
Dewi juga mengakui bahwa pekerjaan tersebut adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pagu kegiatan ini pun hanya ebesar Rp100 juta.
“Tinggal disesuaikan saja RAB dengan pekerjaan di lapangan. Saya juga sudah pasti diperiksa oleh BPK, BPKP, masak dengan nilai segitu saya mau cari mati, ” katanya.
Jika ada pekerjaan tidak sesuai spek, Demi mengaku tidak akan mau menandatanganinya. Dewi juga tidak ada masalah jika di luaran ada yang bilang terjadi dugaan korupsi dalam pemeliharan halte.
“Dalam kegiatan ini saya tidak mau main–main, harus sesuai spek. Jika tidak sesuai saya tidak mau tanda tangan. Tidak masalah sih jika diluar sana bilang ada dugaan-dugaan. Saya tidak bisa menjelaskan kepada semuanya, ” kelitnya.
Untuk tahun ini, lanjutnya, pemeliharan halte ada dibawah tanggung jawabnya. Namun jika dibilang pembangunan halte bus Transpatriot juga dirinya yang tanggung jawab, itu salah besar.
“Kalau saya pemeliharan sekarang sebesar Rp100 juta. Jika pembangunan halte transpatriot sudah satu paket dengan pengadaan mobilnya, bukan saya PPK-nya, ” tuturnya.
Dalam pemeliharan halte dengan anggaran sebesar Rp100 juta, Dishub Kota Bekasi menargetkan bisa memperbaiki 19 hingga 20 halte, yang sudah termakan umur. “Kita sifatnya pemeliharaan. Misalkan keramiknya rusak, atau catnya yang jelek kita langsung perbaikinya. Targetnya 19 atau 20 halte dengan anggaran tersebut, ” tutupnya. (tgm)
0 
0
