Sebanyak 21 calon tenaga kerja wanita (TKW) yang hendak dikirim secara ilegal ke Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam, berhasil digagalkan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi. Polisi juga mengamankan pelaku, ES guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Para TKW asal Nusa Tenggara Barat (NTB) diamankan dari sebuah penampungan di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondokmelati.
“Korban rencananya akan dikirim ke Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Totalnya ada 21 orang TKW,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Jairus Saragih, di Bekasi, Rabu (25/4).
Para calon TKW yang hendak diperdagangkan tersebut itu ditampung di sebuah ruangan milik perusahaan penyalur tenaga kerja asing bernama PT WJ. Selain mengamankan para TKW, polisi juga mengamankan pengelola untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Dari lokasi inspeksi, kami menangkap satu orang pengelola PT WJ berinisial ES. Perusahaannya kami pastikan ilegal karena tidak mengantongi izin usaha. Kami sedang melakukan pendalaman terkait apa saja prosesnya dan berapa biayanya,” katanya.
Dikatakan, sejauh ini pihak penyalur dengan korban baru menyepakati ketentuan pemotongan gaji selama enam bulan pertama kerja sebagai kompensasi atas jasa pengiriman yang dilakukan ES bersama karyawannya.
Menurut Jarius, tersangka ES merupakan pimpinan sekaligus penyalur TKW yang sudah beroperasional sejak Januari 2018 di Kota Bekasi. Berdasarkan pengakuanya kepada polisi, ES sudah memberangkatkan lebih dari 60 tenaga kerja ke luar negeri.
Seluruh TKW diduga menggunakan dokumen palsu. Pasalnya, kepolisian menemukan 22 cap stempel Dinas Sosial dan Transmigrasi, kepala desa asal daerah TKW, Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan cap PT WJ.
Pascapengamanan seluruh calon TKW rencananya langsung dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing. Sementara kasus perdagangan manusia ini masih dalam proses penyidikan intensif pihaknya.
Sedangkan pelaku ES dijerat dengan Pasal 2, Pasal 85, Pasal 71, Pasal 86, Pasal 72 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman kurungan lima tahun penjara. (*/nga)
0 
0
