KOBEK CIKARANG-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi akan terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor dengan payung hukum Peraturan Daerah (Perda) 10 tahun 2018.
Perda yang kini masih di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah disyahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi itu, diharapkan segera disyahkan. “Jika sudah turun dari Kemendagri, dan Perda sudah disyahkan, maka ada 8 sektor pajak yang bisa terus ditingkatkan,” kata Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Juhandi kepada Kobek, Kamis.
Dengan Perda itu, pihaknya akan semakin leluasa menentukan kebijakan sesuai ketentuan. Misalnya, jika ada yang menunggak hingga bertahun-tahun, Bapeda bisa memberikan sanksi,berupa teguran dan peringatan hingga menyita objek yang menunggak pajaknya.
Perda tentang Pajak Daerah sebagai salah satu acuan dalam menentukan pengenaan pajak sesuai ketentuan. Kalau selama ini Bapenda ragu memberikan sanksi kalau ada yang menunggak,namun dengan Perda sudah jelas acuanya. “Penunggak akan diberikan teguran hingga peringatan keras dan terakhir bisa menyita objeknya. Makanya, tengah dipersiapkan personil yang khusus untuk penyitaan objek sampai pajaknya dibayar,” katanya.
Ada beberapa jenis pajak yang masuk dalam Perda itu, seperti PBB, Pajak air bawah tanah , Hotel, reklame, sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari sektor pajak itulah yang akan mendulang PAD di masa mendatag.
Diakui, ada beberapa sektor yang selama ini memang belum tergali, seperti pajak air bawah tanah yang selama ini diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Saat ini, pajak air bawah tanah itu sudah diambil alih Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi.Dan sesuai pelimpahan dari Pemprov ke Kabupaten, ada sebanyak 125 pengusaha yang menggunakan air bawah tanah.
Setelah Perda disyahkan, pihaknya akan bekerja keras untuk menggali potensi pajak dari sektor air bawah tahan tersebut. Sebab, di daerah ini ada ribuan pabrik yang diperkirakan menggunakan air bawah tanah.
Tapi karena selama ini Pemkab tidak memiliki kewenangan,sehingga tidak bisa melakukan intervensi. “Saya kira,masih banyak perusahaan pengguna air bawah tanah. Dan dengan Perda inilah, kami akan melakukanpenelusuran, sehigga pajaknya masuk ke Kas Daerah,” katanya.
Menyinggung reklame yang bertebaran di berbagai tempat, diakui memang belum seluruhnya membayar pajak. “Banyakdi sepanjang jalan yang tidakmembayar pajaknya, namun reklame masih tetap berkibar. Bapenda memang tidak berwenang menertibkannya, makanya akan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait,sehingga reklame yang tidakbayar pajak segera ditertibkan,” katanya.
Ditambahkan, pajak reklame ini potensinya memang cukup besar. Makanya, kami sangat berharap adanya kerjasama dengan instansi terkait agar potensiyang ada bisa menambah pendapatan Pemda. “Yang jelas, akan terus berupaya semaksi malmungkin menggenjot pemasukan daerah,” katanya. (hem).
0 
0
