KOBEK CIKARANG-Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi hingga kini belum mampu mewujudkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Fiber Optik (FO) yang sudah beroperasi sejak 2 tahun lalu.
Padahal, Dinas ini diharapkan bisa menambah pundi-pundi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi. Bukan karena jaringan yang belum memadai, tetapi hanya karena belum terbentuknya Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) sebagai pengelolanya. BLUD sudah direncanakan sejak dimulainya pembangunan FO yang kini sudah tersambung di 23 Kecamatan. Tetapi ternyata, banyak kesulitan untuk mewujudkan BLUD.
Bahkan, selain jaringan yang sudah menjangkau di seluruh wilayah dan FO telah dimanfaatkan semua Kantor Kecamatan, sejumlah SMA Negeri dan Perkantoran Pemerintahan Pemda Kabupaten Bekasi. Namun, FO yang termasuk canggih ini, belum bisa dijual ke pihak pengusaha dan lembaga lainnya, karena belum ada dasarnya.
Untuk mewujudkan FO yang menjadi sumber pendapatan di masa mendatang, Kantor khusus Dinas Kominfo pun sudah dibangun, berupa gedung berlantai empat di atas lahan 6.000 M2 dengan anggaran mencapai Rp 100 miliar dari APBD 2016-2017 lalu dan sudah diresmikan Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja Maret 2018 lalu.
Gedungnya mentereng, karena nantinya kantor BLUD dan pusat pengendalian FO akan ditempatkan di sana.
Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Bekasi Beni Saputra kepada Kobek Senin sore kemarin, mengakui kalau perangkat FO sudah siap, tapi belum bisa menghasilkan PAD. “Masih terus bekerja keras untuk mewujudkan PAD dari sektor FO. Karena usaha ini nantinya sangat potensial. Apalagi, FO milik Pemda Kabupaten Bekasi ini merupakan percontohan dan baru daerah ini yang memilikinya.Apalagi sudah menjangkau 23 Kecamatan se-Kabupaten Bekasi,” katanya.
Mantan Camat Setu ini mengaku belum bisa memprediksi sampai kapan bisa terbentuk, karena harus lebih dulu ada pemasukan dari penjualan FO, barulah dibentuk BULD.
“Harus ada dulu pemasukan ke kas daerah yang sementara ini bisa ditangani Bidang, barulah bisa dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), kemudian BLUD,” katanya.
Sampai saat ini, jaringan FO baru melayani kantor Pemerintahan dan SMA dan SMK Negeri.
Tetapi kalau sudah terbentuk BLUD, baru bisa dipasarkan ke perusahaan yang tersebar di kawasan dan zona industri. Lebih dari 3.000 pabrik di daerah terbesar di Indonesia yang menjadi potensi pemasaran FO. (hem)
0 
0
