Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai mengatakan, melalui kegiatan reses, setiap anggota DPRD dapat bertemu secara langsung dengan masyarakat yang diwakilinya untuk mendengarkan masukan dan aspirasi terkait dengan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan pembangunan daerah.
Aspirasi dan masukan-masukan yang sudah diperoleh, kata Tumai, selanjutnya menjadi kewajiban bagi setiap anggota DPRD untuk diperjuangkan dan ditindaklanjuti dalam program pembangunan daerah, sesuai dengan kewenangannya.
Selanjutnya, dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, hasil reses merupakan bagian dari penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang nantinya merupakan tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
“Reses ini digunakan sebagai media untuk menjaring aspirasi masyarakat yang diwakilinya terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan pembangunan daerah,” kata Tumai.
Reses atau masa reses adalah masa bagi aggota legislatif untuk melaksanakan kegiatan di luar masa sidang, atau di luar kantor dewan. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, mendatangi secara langsung konstituen atau masyarakat, baik dilakukan anggota secara perseorangan maupun kelompok.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD. Reses merupakan wadah atau media bagi anggota DPRD untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
Seperti halnya yang dilakukan salah satu anggota DPRD dari Fraksi PPP Muhamad Said yang berlangsung di tempat Ketua RW 03 Kelurahan Kranji. Dalam resesnya, Said menyampaikan bahwa reses adalah jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun masa sidang semua anggota dewan turun ke konstituennya. Di RT dan RW juga belum semua tahu apa tugas dan fungsi dewan. Untuk itu, dalam reses kali ini, Said membahas beberapa fungsi legislatif.
Pertama, fungsi pengawasan, di mana dewan mempunyai tugas pengawasan dalam program pemerintah daerah untuk masyarakat. Kedua, budgeting, dewan mempunyai anggaran untuk kemajuan kota bekasi, baik dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.berapa anggaran untuk Kota Bekasi pemerintah daerah memberikan masukan nanti dewan yang akan menentukan dan mengesahkan anggaran tersebut melalui paripuna. Dan terakhir fungsi legislasi, dewan mempunyai tugas membuat rancangan peraturan daerah kota bekasi yang nantinya akan di jadikan peraturan daerah bersama pemwrintah daerah kota bekasi melalui sidang paripurna.
Dalam satu tahun, lanjut Said, DPRD Kota Bekasi sudah mengesahkan beberapa perda, diantaranya yang baru saja disahkan adalah program jaminan kesehatan berbasis NIK. Pria yang juga bendahara umum PPP Jawa Barat ini meminta masyarakat untuk untuk saling bersinergi dengan anggota DPRD di dapilnya masing-masing. (jim)
0 
0
