Seleksi administrasi calon anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bekasi yang menjadi pertanyaan sejumlah pihak, mendapat penjelasan dari Panitia Seleksi (Pansel) KPAD Kabupaten Bekasi Fatmah Hanum dan Ranilsah, Selasa (4/2).
Menurut Fatmah, terkait tidak adanya pengumuman tahap demi tahap seleksi dan undangan tertulis yang didapatkan calon anggota dari panitia seleksi, itu hanya masalah administrasi. Alasannya, panitia telah mengirim undangan lewat whatsaap grup.
“Itu masalah administrasi saja, karena undangan tidak pakai nama kita mengakui lah bahwa itu kesalahan tim administrasi kita,” kata Fatmah Hanum di gedung DPRD Kabupaten Bekasi.
Fatmah Hanum yang merupakan anggota Pansel dari perwakilan DPRD Kabupaten Bekasi mengungkapkan, tahapan seleksi tersebut tidak diumumkan melalui media maupun fasilitas lainnya, karena hasil setiap seleksi telah disampaikan pansel kepada para calon komisoner KPAD melalui fasilitas whatsapp grup.
Dan fasilitas whatsapp grup tersebut dibuat oleh pansel, demi menjalin komunikasi terhadap sesama para calon komisioner KPAD yang mendaftar. Sehingga dengan adanya whatsapp grup, setiap informasi dari pansel disampaikan ke grup tersebut.
“Kita kan sudah buat whatsapp grup sebagai sarana informasi, dan informasi seleksi telah dishare ke grup itu,” ungkap Hanum.
Terkait adanya calon anggota KPAD yang merangkap pengurus partai politik, Fatmah Hanum mengatakan yang bersangkutan diminta supaya mundur.
“Jelas kita akan minta dia mundur, karena ada nota kesepahaman yang harus dia mundur,” tuturnya.
Ditempat yang sama Ranilsah yang juga ketua Tim seleksi komisioner KPAD mengatakan pengumuman hasil seleksi segera diumumkan besok.
Sementara itu, calon anggota komisioner KPAD Kabupaten Bekasi, Muh Rojak kepada Koran Bekasi Selasa (4/2) mengungkapkan, seleksi ini harus dibatalkan. Alasannya, karena pansel tidak melaksanakan pengumuman hasil seleksi, padahal setiap tahapan seleksi harus diumumkan hasilnya.
Muh Rojak menambahkan, sesuai aturan yang berlaku, seharusnya pihak pansel harus mengumumkan setiap tahapan hasil seleksi yang dilakukan. Pengumuman tersebut harus diumumkan melalui media cetak, agar masyarakat mengetahui serta terbuka untuk umum.
“Sesuai aturan, seharusnya hasil seleksi diumumkan di media cetak. Sehingga diketahui publik, dan tidak tertutup,” kata Rojak.
Masih kata Rojak, apabila pansel tidak melakukan pengumuman terhadap hasil setiap tahapan seleksi, maka hal itu merupakan pelanggaran. Untuk itu, karena adanya kesalahan tersebut, maka seleksi komisioner ini harus dibatalkan. Sebab, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Seleksi ini harus dibatalkan, karena ada kesalahan dalam pelaksanaan seleksi,” ungkap Rojak.
Perlu diketahui, terpilihnya anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah
(KPAD) yang kredibel merupakan suatu agenda kerja strategis bangsa Indonesia, mengingat persoalan perlindungan anak
adalah persoalan masa depan bangsa.
Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah yang terpilih dan ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, merupakan hasil tim seleksi. Guna mencapai proses kerja tim seleksi yang tepat sasaran, maka perlu dibuat Pedoman Tim Seleksi Calon. (Pirlen)
0 
0
