RAHMAT Effendi yang merupakan petahana dalam Pilkada Kota Bekasi 2018 ini, terbilang cukup sukses dalam memimpin Kota Bekasi sebelumnya. Tak hanya pesatnya pembangunan di Kota Bekasi, para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi juga mendapatkan tunjangan yang masuk dalam tunjangan di atas rata-rata di Jawa Barat.
Untuk belanja pegawai di Pemerintahan Kota Bekasi tahun 2018 saja mencapai Rp1,4 triliun dan juga masuk dalam kategori terbesar di Jawa Barat selain Kota Bandung.
Berdasarkan data yang dimiliki Koran Bekasi, besaran Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) pegawai setingkat Eselon IIIb saat ini bisa mendapatkan Rp26 juta tiap bulan. Jumlah itu meningkat dibandingkan besaran TPP tahun lalu yang hanya sebesar Rp17 juta. Sehingga bila di kalkulasikan pegawai eselon III bisa membawa pulang take home pay (THP) tunjangan beserta gaji pokok mulai dari Rp30-35 juta dalam satu bulan.
Hal itu pun berlaku bagi pegawai berstatus non-PNS atau Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang ada di Pemkot Bekasi. Sedangkan untuk Tenaga Kerja Kontrak (TKK), gaji pokok ditambah tunjangan, satu pegawai TKK bisa membawa pulang THP mulai Rp5 hingga Rp6 juta.
Hal itu juga diamini salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya. Dirinya mengaku mendapat tunjangan sebesar Rp15juta setiap bulannya. “Tunjangan saya juga Rp15 juta. Walikotanya beliau (Rahmat Effendi), belum tentu yang lain mah,” ujarnya.
Dalam pengawasannya, Pemkot Bekasi juga menyiapkan absensi elektronik. Absensi elektronik ini bukan hanya sebatas penanda kehadiran pegawai. Dari absensi tersebut kinerja pegawai pun dapat terlihat, sebab laporan kinerja saat ini terintegerasi dengan sistem absensi pegawai. Tidak hanya mengatur sistem monitoring pegawai, pemerintah pun menyiapkan sanksi dan penghargaan (reward and punishment) bagi pegawai.
Adapun pelanggaran yang harus dihindari antara lain adalah terlambat masuk, pulang lebih awal, tidak masuk tanpa keterangan, hingga tidak membuat laporan kinerja. Pegawai yang melanggar akan diganjar dengan menerima pemotongan TPP. Besaran potongan akan disesuaikan dengan lama keterlambatan mulai dari 16 menit hingga 180 menit. Potongan tunjangan mulai dari 0,25% dari besaran TPP hingga 5% kalau pegawai tersebut ketahuan tidak masuk tanpa keterangan (mangkir).
Pada 2018, besaran APBD Kota Bekasi mencapai Rp5,6 triuliun. Dari jumlah tersebut sebesar 60% dialokasikan untuk belanja langsung dan sebanyak 40% dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Ada pun alokasi belanja tidak langsung pada 2017 adalah sebesar Rp2,3 triliun. Di dalamnya, termasuk belanja pegawai sebesar Rp1,4 triliun.
Hal tersebut tidak ditampik calon walikota Bekasi nomor urut 1 Rahmat Effendi. Baginya kesejahteraan pegawai tetap menjadi salah satu kerjanya ke depan bersama Tri Adhianto.
“Pegawai eselon 1 di Jawa Barat masih kalah tunjangannya sama Kota Bekasi. Kalau pimpinan itu kan harus memperhatikan kesejahteraan pegawainya supaya kerjanya bagus. Kalau tidak diperhatikan mana bisa jalan. Perbaikan tunjangan penghasilan itu diberikan dalam rangka peningkatan pelayanan yang profesional dan motivasi kerja,” jelasnya.
Terkait dengan program lainnya seperti penanggulangan masalah banjir, dia pun mengklaim telah melakukan beberapa upaya mengatasi banjir. Sebut saja dengan membangun beberapa tandon air. “Jika orang lain baru punya konsep bagaimana mengatasi banjir di Kota Bekasi, Mas Tri Adhianto sudah mengatasinya, ada tandon di Pengasinan, ada pembangunan tanggul di Perumnas III, ada tandon di Perumahan Galaxy, ada tandon di Pondok Gede Permai, bahkan juga ada tandon di Perumahan IKIP. Alhamdulillah sekarang sudah bebas banjir,” papar Rahmat Effendi.
“Kalau yang baru pengen, baru berencana akan membuat PONED, Puskesmas rawat inap, maka Bang Pepen sudah membangun 10 Puskesmas rawat inap dan 42 Puskesmas di tingkat kelurahan,” tegasnya.
Dia pun menyebutkan peluncuran program Kartu Sehat (KS) Berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bekasi terkait pelayanan kesehatan. “Kartu Sehat adalah bentuk jawaban, Kartu Sehat adalah bentuk tanggungjawab, Kartu Sehat adalah bentuk konsistensi yang sesuai Pembukaan UUD 1945 bahwa negara wajib mensejahterakan rakyatnya,” lanjutnya. (jimmy)
0 
0
