-DPRD Minta Penjelasan Terkait Jembatan Tegal Gede
-30% dari 708 Bangunan SDN & 95 SMPN tak Layak Pakai
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi mulai disoal. Dua diantaranya terkait pembanguan Jembatan Tegal Gede dan banyaknya bangunan sekolah yang tak laik pakai, bahkan ada yang dalam tahap perbaikan namun dalam pelaksanaannya malah mangkrak. Ada apa dengan PUPR Kabupaten Bekasi?
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi akan memanggil Dinas PUPR-nya untuk memberi penjelasan terkait kegiatan penyelesaian pembangunan Jembatan Tegal Gede.
“Penyelesaian itu dari 2016 dan seharusnya sudah selesai tahun ini, tapi nyatanya belum terselesaikan,” tegas Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Cecep Noor di Cikarang, Senin (14/5) sebagaimana dilansir dari Antara.
Menurut dia, pembangunan itu ditargetkan selesai pada Agustus 2018, dimana nantinya dapat berguna sebagai pengurai arus lalu lintas dari Jalan Inspeksi Kalimalang ke arah Karawang maupun Jawa Tengah.
Tetapi, secara pemantauan belum terselesaikan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada proses pelelangan belum ada pengembang yang masuk. “Itu bisa jadi permasalahan pada pagu anggaran yang telah diajukan pada kegiatan penyelesaian pembangunan jembatan,” jelasnya.
“Dalam hal, ini tentunya tidak bisa mengandai-andai dan perlu penjelasan dari dinas terkait agar lebih jelas. Itu nantinya akan ada solusi, namun bila tidak ada intervensi maka pengerjaan menjadi terbengkalai. Oleh karena permasalahan tersebut, maka kami akan memberikan surat pemanggilan, guna mendengarkan penjelasan terkait penyelesaian jembatan yang sudah terhenti dari tahun 2016,” paparnya.
Ia menambahkan, dalam upaya tersebut setiap tahun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi selalu mengajukan anggaran untuk seluruh kegiatan. Namun, dalam penyelesaian kegiatan, selalu tidak terselesaikan secara maksimal. Dengan adanya hal tersebut, menjadikan selisih penggunaan anggaran (Silpa) yang cukup besar.
“Silpa itu biasa terjadi pada kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur terutama jalan, fasilitas umum. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka harus segera ditindaklanjuti agar pada tahun berikutnya tidak terjadi silpa. Pasalnya, dalam pengesahaan APBD, anggota DPRD terlibat guna memberikan amanat. Dan itu nantinya dilaporkan ke tingkat provinsi guna pengesahan maupun pemberian kewenangan,” jelasnya.
Namun, lanjut Cecep, bila ini terus-menerus tidak ada perubahan maka akan banyak terjadinya silpa. Oleh karena itu maka akan ada evaluasi dan benerapa kesepakan yang bertujuan untuk mengetahui komitmen Pemkab Bekasi. Tetapi bila hal tersebut tidak ada, maka dapat dipastikan sejumlah kegiatan terutama pembangunan infrastruktur akan sama setiap tahunnya.
Tak hanya soal jembatan Tegal Gede, kinerja PUPR Kabupaten Bekasi juga dipertanyakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi MA Supratman. Hal itu terkait banyaknya fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi yang kondisinya sangat memrihatinkan. Bayangkan, dari 708 sekolah dasar negeri (SDN) dan 95 SMPN, ternyata 30% diantaranya dalam keadaan tidak layak pakai. Selain itu, beberapa bangunan atau ruang kelas yang tengah diperbaiki, dalam pelaksanaannya malah mangkrak. Akibatnya, ruang kelas tidak bisa digunakan.
Menurut MA Supratman, soal fasilitas bangunan sekolah ini merupakan tugas dari bidang bangunan Negara PUPR. Pihaknya, hanya memberikan rekomendasi terkait perencanaan bangunan yang dibutuhkan dinas pendidikan. Selanjutnya, dinas teknis yang melakukan pembangunan tersebut.
“Memang kita akui masalah ruang kelas dan sekolah di Kabupaten Bekasi ini masih banyak yang kurang laik, dan masalah itu bukan menjadi tanggung jawab dinas pendidikan, tapi sebelum pelaksanaannya kita memberikan catatan sekolah dan ruang kelas yang perlu diperbaiki dan dibangun ruang kelas baru,” ujar Supratman seprti dikutip dari Radar Bekasi.
Ia mengungkapkan, sejauh ini masih ditemukan masalah ruang kelas dan meubeler yang tidak berjalan dengan baik. Salah satunya di SMPN 13 Tambun Selatan.
Pembangunan ruang kelas baru di sekolah tersebut sudah direncanakan. Tapi, pembangunannya tidak dilaksanakan. Padahal, pendaftaran penerimaan siswa baru sudah dibuka.
“Jadi kalau soal pendidikan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan kerjasama dari instansi terkait. Sebab masalah yang terjadi di SMPN saat penerimaan siswa baru tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.
Contoh lain kondisi belajar dan mengajar yang mengenaskan itu yakni di SDN Sirnajaya 02 Kampung Kojengkang, Desa Sirnajaya, Serang Baru. Di sekolah ini, para siswa kelas tiga dan empat belajar dalam satu kelas dengan hanya dipisahkan kain hordeng.
Sayangnya, Kepala Bidang Bangunan Negara PUPR Benny saat dihubungi tidak bisa memberikan informasi terkait kurang berjalan dengan baiknya perencanaan bangunan sekolah. ”Nanti ya, saya sedang rapat,” katanya berkelit. (*/zas)
0 
0
