-Iqbal Daut: Bukti-bukti dan Saksi Sudah Disiapkan
-Panwaslu & KPU Harus Lakukan Langkah Hukum
Ujaran kebencian yang disampaikan juru kampanya pasangan calon nomor urut 2, secara lisan sudah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Karenanya, Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Pasangan Calon (paslon) nomor urut 1 meminta kasus ini segera diusut dan dituntaskan.
Nasib pasangan Sudrajat-Akhmad Syaikhu yang terancam tidak akan ikut debat publik ketiga Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018, bukan tak mungkin akan dialami pasangan nomor urut 2 Nur Supriyanto dan Adhy Firdaus. Sebab, saat tampil dalam kampanye terbuka pekan lalu, juru kampanye paslon 2 melontarkan kalimat ujaran kebencian.
Menanggapi hal ini, Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 1 Bidang Hukum dan Advokasi.Iqbal Daut Hutapea mengakui bahwa secara lisan pihaknya telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Pawaslu dan KPU Kota Bekasi.
“Namun secara secara tertulisnya sedang kami persiapkan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi guna memastikan laporan yang kami sampaikan tersebut memenuhi unsur bukti formil dan bukti materiil,” jelasnya.
Diakui Iqbal, pihaknya sudah mendapat keterangan dari Panwaslu dan KPU Kota Bekasi bahwa salah satu jurkam paslon nomor 2 yang melontarkan kata-kata ujaran kebencian tersebut sama sekali tidak terdaftar secara resmi di KPU sebagai jurkam paslon nomor 2.
“Maka, jika memang nama jurkam paslon nomor 2 tersebut tidak terdaftar secara resmi sebagai jurkam paslon nomor 2 dalam jadwal kampanye pada saat itu, secara jelas paslon nomor 2 sudah melanggar ketentuan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) nomor 1 – 5 Tahun 2017 dan Undang Undang Pilkada nomor 10 Tahun 2016, jadi Panwaslu dan KPU harus melakukan langkah hukum dan tindakan tegas terhadap jurkam paslon nomor 2.juga terhadap paslon nomor2,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Rahmat Effendi – Tri Adhianto, Sholihin menegaskan, sesungguhnya agama tidak perlu dibawa ke ranah politik. Apalagi disampaikan dalam bentuk kebencian. Karenanya, dia menyesalkan adanya ujaran kebencian yang disampaikan dalam kampanye akbar paslon 2 di Lapangan Multiguna, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Sabtu (12/5). Dia pun berharap, kepolisian, Panwaslu dan KPU Kota Bekasi mengusut tuntas hal tersebut.
“Saya sangat menyayangkan ada seorang habaib yang menyampaikan semacam provokasi dan ujaran kebencian. Artinya, anggapan mereka itu kalau kyai ulama tidak mendukung paslon nomor 2 maka dianggapnya munafik dan babi. Saya meminta dengan hormat kepada aparat kepolisian, Panwaslu, dan KPU Kota Bekasi untuk mengamati dan mencermati isi kampanyenya. Menurut saya itu tendesius dan provokatif. Ini penghasutan ujaran kebencian, kalau kita lihat rekaman video yang beredar harus diusut,” ujar Sholihin.
“Seharusnya agama menjadikan kita lebih beretika, bermoral, dan berahlak. Padahal Rasulullah mengajarkan untuk tidak menjelekkan orang lain. Kalau penyampaian kampanye akbar kemarin ini di luar nalar kita sebagai warga Indonesia. Ini bisa memecah belah. Saya mengajak warga Kota Bekasi dan para pendukung paslon nomor 1 agar kita menahan diri jangan sampai terpengaruh omongan habaib yang tidak berakhlak. Inikan memilih pemimpin, dan Pak Rahmat Effendi kan sudah jelas, salah satunya meresmikan 1.250 masjid,” lanjutnya.
Hal senada disampaikan Eri Mutawalli dari Pondok Pesantren An-Nur. “Jelas kami sesalkan, sebab momentum kampanye diwarnai dengan kalimat provokatif yang menurut kami kurang elok. Apalagi pernyataan bernada provokatif dilontarkan seorang yang menyandang gelar ulama. Kalimat provokatif penuh ujaran kebencian tidak pantas keluar dari zuriat rosul,” papar Eri.
Menurutnya, ujaran kebencian semacam itu rentan memunculkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Dan hal semacam itu selayaknya dihindari. “Kita ingin pilkada ini berjalan dengan damai dan sejuk. Pilkada Kota Bekasi layaknya menjadi ajang kontestasi ide dan gagasan, bukan malah saling menebar ujaran kebencian. Ayo betarung ide, bertarung gagasan dengan sehat. Biar masyarakat yang menilai,” tandasnya sembari menambahkan, harus ada klarifikasi dari pihak terkait soal ujaran kebencian dalam momentum kampanye pilkada. (jim)
0 
0
