KOBEK CIKARANG-Pengamat kebijakan publik Anton Widodo meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, membantu pemohon pembuatan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Pembuatan sertifikat melalui program PTSL di sejumlah Desa Kabupaten Bekasi ini, harusnya dibantu Pemda setempat, katanya di Cikarang, Sabtu.
Diakui, adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) disambut baik masyarakat di berbagai tempat. Hanya saja, permasalahan yang dihadapi petugas atau panitia PTSL khususnya di tingkat Desa masih ada sejumlah kendala dan permasalahan.
Banyaknya pemilik tanah tidak memiliki biaya yang dibutuhkan untuk mengurus lahannya, karena notabene warga tidak mampu. Di antaranya pembuatan Akta Jual Beli (AJB), biaya materai, patok tanah, pembuatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya yang dibutuhkan lainnya.
Karena itulah, ia berharap pemerintah daerah membantu masyarakat mengurus administrasi pada program pemerintah pusat itu, seperti pembuatan patok, membebaskan dan meminimalkan biaya BPHTB dan AJB dari tingkat Desa hingga Kecamatan yang dipimpin Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS),” katanya.
Bupati Bekasi sebagai kepala daerah diharapkan bisa memberikan instruksi kepada camat agar tidak memungut sejumlah biaya kepada masyarakat yang hendak membuat sertifikat tanah melalui program PTSL tersebut.
Ditambahkan, Bupati Bekasi diminta segera membuat regulasi terkait kebijakan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam mengurus administrasi demi memenuhi persyaratan program PTSL. “Kalau persyaratan dibantu Pemkab Bekasi terpenuhi, maka akan mempermudah proses pembuatan sertifikat PTSL tersebut,” katanya. (*/hem)
0 
0
