Ojak Sinaga
Plafon yang rusak
KOBEK CIKARANG –Pembangunan gedung 6 lantai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi di Cibitung disoroti, karena sebagian plafonnya sudah ambruk.
LSM Jaringan Anti Korupsi Seluruh Indonesia (Jaksi) pun mempertanyankan kinerja kontraktor, karena gedungnya baru saja dibangun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 dengan nilai mencapai 100 miliar rupiah.
Ketua LSM Jaksi Ojak Sinaga menyayangkan kondisi bangunan RSUD tersebut. Karena masih baru dibangun dan belum digunakan sebagai tempat perawatan pasien, ternyata sudah rusak. “Sangat mengecewakan. Coba kalau saja sudah digunakan, bisa berakibat buruk karena plafonnya jatuh bisa menimpa pasien,” katanya.
Pasti ada yang tidak beres dalam pengerjaan proyek tersebut. Makanya, diharapkan instansi terkait segera mengevaluasi dan bangunan itu, harus diyakinkan dalam kondisi baik sebelum digunakan.
Usianya masih hitungan bulan, tetapi sudah rusak, katanya Kamis (24/5). Plafon gedung RSUD itu, menurut Ojak berada di lantai 1. Dan tidak menutup kemungkinan di lantai yang lain bisa terjadi seperti itu. “Bangunan itu berlantai 6, tapi plafonnya yang roboh di lantai 1,” tandasnya.
Ojak menegaskan, ambruknya plafon itu, ketika lembaga yang dipimpinnya melakukan investigasi terhadap gedung RSUD. Saat memasuki lantai 1, beberapa plafonnya sudah pada roboh, sehingga hanya bekas coran dak lantai 2 yang terlihat.
Dikatakan Ojak, sudut dinding di beberapa bagian gedung RSUD juga sudah mulai retak-retak. “Jadi bukan hanya plafon yang roboh, tapi sudut dindingnya juga pada retak,” katanya.
Investigasi terhadap pembangunan gedung RSUD dilakukan lembaganya untuk mengetahui kebenaran temuan pihak pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bekasi pada medio Mei 2018 lalu. Karena, dari temuan, sudut dinding gedung sudah pada retak, demikian pula plafonnya pada roboh.
Pembangunan tersebut sesuai hasil lelang yang dimenangkan PT. PP dan proyek diselesaikan akhir tahun 2017.
Tetapi, investigasi yang dilakukan lembaganya untuk meyakinkan hasil temuan Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bekasi itu, justru dihambat oknum. Padahal, pihaknya hanya ingin melakukan fungsi kontrol atas pembangunan itu, ungkap Ojak.
Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Negara pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Beni Sugiarto Prawiro k ketika ingin dikonfirmasi, Kamis (24/5) tidak berhasil.
Sementara itu, Direktur Utama RSUD Kabupaten Bekasi dr Hj Sumarti Mkes yang dihubungi lewat telepon, Kamis sore mengakui plafon pada jatuh. Namun, kerusakan itu masih tanggungjawab kontraktor, sehingga harus diperbaiki. Nanti ketika mau diserahterimakan, akan lebih dulu dicek keadaannya. Sampai saat ini, bangunan itu belum digunakan, dan sudah meminta pemborong membereskannya, katanya.
Ia berjanji tidak akan menggunakan gedung sebelum memastikan kondisinya. “Jika kondisi sudah baik, barulah akan ditempati. Semula direncanakan dalam waktu dekat ini, tapi karena adanya kerusakan, sehingga terpaksa ditunda dulu,” katanya. (hem)
0 
0
