KOBEK KOTA-Polres Metro Bekasi Kota mencokok penyebar kabar bohong (hoaks), di Rawa Lumbu, Kota Bekasi. Tersangka S (42) menyebarkan surat ‘kaleng’ berisi tentang rencana perang salib jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 Juni 2018.
Penangkapan S dibeberkan Wakapolres AKBP Wijonarko, Senin (28/5). “Tim Satgas Anti-Hoax kami berhasil menangkap pelaku, setelah menelusuri akun media sosialnya,” katanya.
Wijanarko mengemukakan, pelaku sengaja menyebarkan hoaks untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan invidu atau kelompok masyarakat tertentu, suku agama, ras dan antar-golongan yang viral di media sosial.
Polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone sebagai barang bukti dan akan terus menelusuri pelaku pembuat konten hoaks tersebut. Tersangka diancam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, Pasal 16 Junto Pasal 4 huruf B angka 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 157a dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.
Surat tersebut memang sangat meresahkan. Isinya, berisi ajakan umat kristiani di Kota Bekasi melakukan Perang Salib jika ada pihak yang menyudutkan pasangan calon nomor urut 1, Rahmat Effendi-Tri Adhianto Tjahyono, dalam pilkada Kota Bekasi.
Menyusul beredarnya surat kaleng yang memicu keresahan itu, Polres Bekasi Kota membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antihoaks.
Kapolres Bekasi Kota Komisaris Besar Indarto, Sabtu (26/5) mengemukakan, satgas khusus tersebut diterjunkan sejak Jumat (25/5) malam dibantu Polda Metro Jaya untuk menangkap pelaku.
Penjabat Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah mendukung upaya polisi membentuk satgas. “Apa pun yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini, kami bertekad tetap menjaga keutuhan Kota Bekasi agar tidak terpengaruh dari berita-berita yang tidak benar,” ujar Ruddy.
Ketua Paroki Dekenat Kota Bekasi Romo Yustinus Kesaryanto membantah pihaknya melakukan pertemuan untuk membuat surat pernyataan dukungan kepada salah satu pasangan calon walikota/wakil walikota.
Sebagai lembaga keumatan gereja Kristen dan Katolik tidak terlibat dalam politik praktis. “Kami memiliki aturan yang jelas untuk tidak terlibat dalam politik praktis,” kata Kesaryanto, Sabtu (26/5).
Kesaryanto juga menyayangkan pencatutan lembaga keumatan Kristen dan Katolik yang menjadi surat edaran tersebut. Namun, dia meminta masyarakat tetap tenang dan damai menjelang pesta demokrasi pada 27 Juni 2018 mendatang. (tgm)
0 
0
