Foto Aris Afandi Lubis
KOBEK CIKARANG- PT.Tirta Dhea Addonnics (PT.TDA) kembali menggugat Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi senilai Rp 164,4 miliar sebagai ganti rugi atas pembatalan proyek pembangunan gedung 16 tingkat.
Sebelumnya, pembatalan pemenang tender pembangunan gedung 16 lantai milik Pemda Kabupaten Bekasi, juga telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Kuasa Hukum PT TDA Aris Afandi Lubis.SH menggugat Pemda secara perdata karena pejabat yang menangani proyek ini, dnilai semena-mena membatalkan proyek yang sudah dimenangkan melalui tender.
Aris Afandi Lubis yang dihubungi Kobek lewat telepon, Senin (28/5) malam, mengatakan akan terus memperjuangkan kliennya yang sudah dirugikan akibat pembatan itu. Ada tiga pejabat yang digugat, masing-masing Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jamaludin (tergugat I), Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Negara pada PUPR Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tergugat 2 dan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) Yan Yan Achmad Kurnia sebaga tergugat 3.
Dikatakan, pihaknya sudah sangat dirugikan akibat pembatalan pemenang tender tersebut, sehingga ketiga tergugat harus bertanggungjawab dan membayar ganti rugi Rp 164,4 miliar. Kerugian yang diderita, sejak awal diumumkan tender, perusahaan klinennya mempersiapkan berkas dan kelengkapan lainnya untuk mengikuti tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tentu saja, membutuhkan biaya tidak kecil, namun setelah dinyatakan sebagai pemenang, tiba-tiba dibatalkan. “Ini kan tidak masuk akal, karena sebelum masuk ke LPSE sudah ada dalam anggaran pendapatan dan belanja daera (APBD) tahun 2018 yang sudah melalui pembahasan matang. Artinya, proyek itu sudah ada anggarannya, makanya kenapa justru dibatalkan,” katanya.
Inilah alasannya digugat secara perdata. Jadi, biar diproses di dua Pengadilan yang berbeda. Gugatan perdata diajukan ke PN Negeri Bekasi, kliennya menuntut ganti rugi Rp164,4 miliar. “Saya akan maju terus agar ke depan tidak terjadi lagi tindakan sewenang-wenang,” katanya.
Tindakan yang dilakukan itu, juga sebagai pembohongan publik. Karena pemenang sudah diumumkan, namun kembali dibatalkan. “Kami juga akan laporkan terkait pembohongan publik,” katanya.
Apalagi alasan pembatalan, sangat tidak masuk akal. “Makanya, kami sebelumnya sudah mengajukan gugatan ke PTUN Bandung, karena keputusan membatalkan proyek itu adalah perbuatan konyol, katanya.
Menyinggung sidang di PTUN, dikatakan masih dalam proses. “Diharapkan gugatan di PTUN itu bisa disidangkan dalam waktu dekat,” katanya..
Dikatakan, pembatalan yang dilakukan telah melanggar Perpres. “Yang sudah dilelang dan pemenangnya sudah diumumkan, tidak bisa dibatalkan karena melanggar Perpres,” katanya.
Dalam gugatan ke PTUN, Pemda juga diminta membayar ganti rugi Rp1.150.000.000. Sebagaimana diketahui, proyek 16 lantai itu ditenderkan melalui LPSE yang kemudian dimenangkan PT.TDA. Proyek itu bernilai Rp200 miliar yang direncanakan dalam dua tahap, yaitu tahun anggaran 2018 dan Rp 2019. Namun, melalui surat Benny, pemenang tender dibatalkan. Lelang sudah berjalan, tapi ketika mau diminta ditingkatkan ke tahap selanjutnya, ternyata malah dibatalkan melalui surat dengan alasan tidak ada anggaran.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Jamaluddin sebelumnya mengaku, tidak mempermasalahkan gugatan itu. Pihaknya, akan menghadapi gugatan tersebut. “Siapa pun berhak menggugat, namun menyayangkan adanya tudingan dugaan gratifikasi, itu adalah fitnah, katanya. Dan kasus ini akan dihadapi sampai tuntas,” katanya.
Hal yang sama juga dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju. Hak setiap orang melakukan gugatan, dan pihaknya akan menghadapi gugatan tersebut, katanya. (hem)
0 
0
