Drs H Encep S Jaya MSi
KOBEK CIKARANG-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, berupaya mewujudkan Kampung Keluarga Berencana (KB) di 187 Desa.
Melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi, upaya mewujudkannya dengan mengajak semua pihak ambil bagian, terus dilakukan. Sebab, tahun 2018 ini, program Kampung KB ini, secara resmi sudah melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga masing-masing SKPD bisa mengambil alih sesuai bidang tugasnya. Kalau misalnya infrastruktur yang dibutuhkan, maka Dinas PUPR akan terlibat, demikian juga masalah kesehatan akan ditangani Dinas Kesehatan.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi Drs.H.Encep S Jaya.MSi mengatakan, Dinas terkait sudah langsung bisa intervensi sesuai kebutuhan di setiap Kampung KB itu. Saat ini, memang baru ada 30 Kampung KB, namun dengan keterlibatan semua SKPD, diharapkan bisa terwujud di 187 Desa. “Ini sesuai dengan kebijakan Bupati, sehingga diharapkan peran serta semua SKPD,” kata Encep seusai memimpin rapat dengan semua SKPD pekan lalu.
Selain SKPD, dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah diperbolehkan mendukung Kampung KB, sehingga intervensi pun semakin meluas. “Tidak hanya SKPD saja, tetapi Desa juga sudah bisa ambil bagian dengan menggelontorkan anggarannya. Karena itulah, diharapkan tahun ini sudah bisa terbentuk Kampung KB di semua Desa,” tandasnya.
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sangat konsen terhadap Kampung KB ini. Dengan dorongan agar semua pihak terlibat, diyakini secara bertahap Kampung KB di semua Desa akan terwujud.
Dalam rapat itu, Encep melakukan evaluasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati. Tujuannya, agar semua pihak lebih serius mendukung salah satu program unggulan ini.
Diakui, di 23 Kecamatan Kampung KB sudah terbentuk, tapi intervensinya baru tahun 2018 ini. Dengan intervensi, diharapkan percepatan program ini terwujud dengan baik.
Ditambahkan, Kampung KB sebagai terjemahan dari Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggir dan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melibatkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tupoksinya masing-masing. Setiap tahunnya, hanya 6 Desa ditetapkan sebagai Kampung KB, sehingga dalam 5 tahun masa jabatan periode kedua Bupati Neneng Hasanah Yasin, baru 30 Kampung KB. Namun, dengan keterlibatan semua SKPB, maka percepatan akan bisa dilakukan. Dan dengan program ini, pembangunan akan merata, karena di Kampung KB akan dibangu koperasi, sekolah, sarana ibadah, PAUD, Siskamling, jalan dan lainnya.
Dikatakan, pembentukan Kampung KB merupakan agenda prioritas pembangunan (Nawacita) Pemerintahan periode 2015-2019, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan konteks BKKBN diterjemahkan dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan kependudukan dan KB. (hem)
0 
0
