KOBEK KOTA – Sejak dipimpin Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu, Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi berhasil mendapat tiga kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat.
Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa, berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran (LHP TA) 2017, jajarannya memberikan opini WTP kepada Pemkot Bekasi. Selain Pemkot Bekasi, kata Arman, ada sepuluh Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan penilaian seperti itu.
Dalam sambutannya, Arman mengungkapkan, opini pengauditan BPK adalah kesimpulan akhir WTP, bukan berarti jaminan tanpa fraud (penyimpangan). Mungkin saja di kemudian hari ditemui fraud.
“Permasalahan lain yang selalu kami temukan adalah, adanya penyimpangan yang berindikasi kerugian daerah atau kelebihan bayar,” kata Arman kepada Koran Bekasi, Rabu (30/5).
Penyerahan opini WTP kepada Pemkot Bekasi diwakili oleh Penjabat Walikota Bekasi Ruddy Gandakusuma dan Wakil ketua DPRD Kota Bekasi Irman Firmansyah. Menurut Ruddy, ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah serta merupakan bukti adanya transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan kerangka kerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ruddy juga mengakui masih terdapat catatan yang harus ditindaklanjuti dan hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki. “Kita sudah membuat rencana aksi dari rekomendasi tersebut agar bisa kita awasi dan kita tinggal memastikan sesuai dengan target, ” kata Ruddy.
Ia berharap kedepan penggunaan Sistem Akutansi Barang Milik Daerah (Simda BMD) Kota Bekasi, dalam melakukan penatausahaan aset tetap untuk ditingkatkan dan dipilih mana yang cocok pengaplikasiannya sehingga dapat memangkas penyajian data yang dibutuhkan. (tgm)
0 
0
