-Naupal: Bisa Dijerat dengan Pasal 317 KUHP
-Terancam 4 Tahun Penjara
Sejumlah ulama dan pimpinan pndokpesanren Kta Bekasimendoakan paslon nomor urut 1 Rahmat Efendi-Tri Adhianto untuk meraih kemenangan di Pilkada 2018 dan tidak terpengaruh dengan banyaknya berita-berita hoax yang menerpa belakangan ini.
KOBEK KOTA-Nama baik dan kehormatan diserang, Naupal Al Rasyid pun tak tinggal diam. Dia mengancam akan melaporkan balik pasangan calon (paslon) nomor urut 2 dan kuasa hukumnya, Bambang Sunaryo. Dengan demikian, pihak-pihak terkait yang sudah melakukan fitnah tersebut terancam empat tahun penjara.
Naufal Al Rasyid selaku kuasa hukum Rahmat Effendi, berencana akan melaporkan balik paslon nomor urut 2 dan kuasa hukumnya ke kepolisian yang diduga telah menyerang nama baik dan kehormatan kliennya. Pasalnya, beberapa hari yang lalu ketua tim advokasi paslon 2 melakukan jumpa pers dengan menyebutkan bahwa dugaan ijazah palsu mendapatkan bukti baru dan akan melaporkannya ke Bawaslu.
Menurut Naupal kepada Koran Bekasi, Kamis (7/6), persoalan ijazah kliennya sudah beres dan tidak mempunyai masalah lagi. Sebab, pihak Bareskrim Mabes Polri sudah memberitahukan bahwa kasus tersebut tidak bisa ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dan Bawaslu sendiri sudah pernah menerima laporan yang sama dari Taswin (pelapor) pada 4 Mei 2018.
“Mereka bisa dijerat dengan pasal 317 KUHP yang mana disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, pidana penjara paling lama empat tahun, ” jelas Naupal.
Naupal berpendapat, jika ada orang hukum yang berpikir sempit, sungguh disayangkan. Karena, kata Naupal, ada dalam suatu hukum itu yang bersifat empiris dan tidak usah dilogikakan.
“Kalau kita ingin menghitung jumlah gigi keledai tidak perlu pakai kitab, hanya buka mulut keledai dan hitung giginya, analoginya begitu. Apalagi ada seorang hukum yang masih mempertanyakan sebuah penetapan dan sebuah keputusan, ” tegasnya.
Naupal juga sangat menyayangkan jika ada pihak yang masih mempersoalkan keaslian ijazah kliennya. Pasalnya, kepolisian dan Pengadilan Negeri (PN) sudah memberikan kesimpulan maupun penetapan atas hal itu. “Sesuatu yang sudah ditetapkan Bareskrim dan sudah ditetapkan oleh pengadilan seharusnya dihormati. Dan pada 4 Mei 2018 sudah dijawab oleh Bawaslu, bukan Panwaslu di mana surat Taswin dari Bawaslu sudah mengatakan tidak ada unsur pidana tentang ijazah klien saya, sesuai dengan yang dinyatakan dalam surat penghentian penyelidikan perkara (SP3). Jika saya diberikan kuasa, saya segera akan melaporkan pengacara maupun paslon nomor urut 2,” lanjutnya.
Menurut Naupal, sangat aneh jika ada orang yang mengerti hukum tetapi justru melanggar azas hukum itu sendiri. Alasannya, adanya asas ne bis in idem yang mana suatu perkara dengan obyek dan subjek yang sama tidak dapat diproses kembali.
“Jangan ada melanggar azas hukum. Azas hukum itu ada ne bis in idem, suatu perkara yang sama obyek dan subyek tidak dapat dibuka kembali. Tidak bisa dibukan kembali karena sudah ada berkekuatan hukum. Tapi jika dibuka kembali ada unsur kejahatan,” paparnya. (tgm)
0 
0
