HINGGA kini, proses pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi sudah hampir dua tahun belum ada kepastian. Padahal, target pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi dan PDAM Tirta Patriot telah disepakati bakal rampung pada akhir 2016.
Asisten Daerah III Kota Bekasi Dadang Hidayat mengakui, terakhir kali pemerintah telah meminta bantuan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk merinci aset PDAM. Namun, rencana itu urung dilakukan karena lembaga tersebut tengah menangani banyak program dari institusi lain. Akhirnya, penghitungan aset tidak jadi dilakukan oleh KPKNL.
Dadang mengatakan, awalnya KPKNL dipercaya sebagai lembaga yang menghitung aset di PDAM Tirta Bhagasasi. Penghitungan aset juga ditujukan guna melihat seberapa besar aset tersebut bisa bertahan. “Penghitungan aset ini sangat diperlukan mengingat Pemerintah Kota Bekasi bakal menguasai aset PDAM yang ada di wilayahnya. Sejak tahun 2008 silam, kepemilikan badan usaha bersama itu sudah dijalankan dengan Kabupaten Bekasi,” jelasnya, Senin (2/7).
Aset PDAM Tirta Bhagasasi yang bakal dihitung antar lain sejumlah kantor pelayanan, yakni cabang Harapan Indah, Cabang Poncol, Cabang Pondok Gede, Cabang Rawa Lumbu, Cabang Bekasi Kota, Cabang Karang Satria, Cabang Wisma Asri, dan Cabang Harapan Baru.
Meski aset belum dipisahkan, kedua daerah tetap mendapatkan keuntungan dan kewajiban melakukan penyertaan modal. Pada 2016 lalu, Pemkot Bekasi masih mendapat keuntungan sebesar Rp6,5 miliar. “Makanya, tahun ini Pemerintah Kota Bekasi, tetap memberikan penyertaan modal sebesar Rp10 miliar. Dana itu diberikan kepada PDAM Tirta Bhagasasi untuk mengembangkan usaha yang digelutinya bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi,” paparnya.
Menurut Dadang, belum lama ini Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan penawaran aset PDAM yang ada di wilayahnya sebesar Rp300 miliar. Hanya saja, pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi memilih untuk melakukan penghitungan terlebih dahulu. Dia menilai, proses pemisahan aset ini memang cukup panjang, selain berkoordinasi dengan institusi luar daerah, pemerintah juga harus berkomunikasi dengan legislatif.
“Pembahasan dengan legislatif perlu dilakukan karena menyangkut aset daerah, apalagi setiap tahun pemerintah melakukan penyertaan modal,” jelasnya.
Target pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi sebetulnya akan rampung pada akhir 2016. Pada 13 Juni 2016, Walikota Bekasi aktif Rahmat Effendi menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pemisahan aset dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Molornya pemisahan aset ini karena kedua pemerintah daerah masih memperdebatkan dana yang ada di badan usaha milik keduanya. Padahal, kedua belah pihak telah sepakat, bahwa pemisahan aset di badan tersebut akan rampung Desember 2016.
Adapun saham kepemilikannya adalah 45 persen milik Kota Bekasi dan 55 persen milik Kabupaten Bekasi. Di sisi lain, Pemerintah Kota Bekasi telah mendirikan PDAM sendiri yakni Tirta Patriot yang seutuhnya milik Kota Bekasi. (*/zas)
0 
0
