-Kadisdik Harus Serap 2.700 Siswa SMP Negeri yang Belum Diterima !
-Kembalikan Hak-hak Rakyat di Mana Wajib Belajar 9 Tahun Dapat Terpenuhi
Kisruh penerimaan siswa baru tingkat SMP, direspon positif calon walikota Bekasi Rahmat Effendi. Dia pun meminta Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi Ali Fauzi untuk menyerap kembali 10 persen siswa yang belum diterima tersebut.
Dengan demikian, setidaknya masih terbuka sekitar 2.700 bangku kosong bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) yang hendak melanjutkan ke jenjang SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) Negeri di Kota Bekasi.
Ini bukti kepedulian pemimpin terhadap dunia pendidikan di Kota Bekasi. Teriakan para orangtua atas banyaknya putra dan putri mereka lulusan SD yang belum diterima di SMP Negeri, langsung ditanggapi Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi.
Kepada Koran Bekasi, Pepen menjelaskan bahwa siswa yang menyelesaikan pendidikan SD ada sekitar 44 ribu siswa. Sementara daya tamping SMP Negeri hanya 33 persen dari jumlah tersebut. Dengan demikian, sisanya harus masuk di sekolah swasta. Namun, bukan berarti tidak ada solusi untuk itu.
“Saya sudah bicarakan dengan Kadisdik agar segera dicarikan solusinya. Ini kan bukan persoalan sulit. Saya sudah mengusulkan dan meminta agar Kadisdik mampu menyerap kembali 10 persen dari 27 ribu lulusan yang tak tertampung di SMP Negeri. Caranya, ya dengan membuka rombongan belajar (rombel) atau USB (unit sekolah baru). Apa susahnya, toh masih ada ruangan-ruangan dan bangku di SD Negeri yang dekat dengan sekolah, ya dimerjer kan saja untuk menyerap yang belum tertampung ini,” jelas Pepen.
“Nah, berarti kan ada 2.700 bangku kosong untuk diberikan kepada siswa yang belum diterima. Kita harus mengembalikan hak-hak rakyat di mana wajib belajar sembilan tahun itu dapat terpenuhi,” lanjutnya.
Pernyataan Pepen ini sontak mendapat sambutan luar biasa dari warga. “Terimakasih Pak Wali (Pepen) karena sudah peduli dengan pendidikan warganya sendiri. Anak saya NEM (nilai ebtanas murni) itu 25, tetapi tak diterima di SMP Negeri, tergusur di jalur zonasi. Tapi, soal ini saya sudah sampaikan ke Bu Lurah Kaliabang Tengah, Insya Allah bisa dibantu karena jarak rumah saya cukup dekat dengan sekolah,” ujar Santoso, warga Pondok Ungu Permai, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara.
Demikian juga Sugeng, warga yang sama di RW 12. “NEM anak saya juga 25, tapi tergusur dalam daftar online. Rumah saya sangat dekat dengan sekolah, mudah-mudahan dengan adanya kebijakan dari Bang Pepen ini anak saya bisa diterima masuk SMP,” lanjutnya.
Hari ini, Selasa (10/7) dibuka pendaftaran kedua untuk semua SMPNegeri di Kota Bekasi. Kemungkinan besar, para siswa masih memiliki peluang untuk masuk sekolah negeri, namun tergantung berapa besar kursi kosong yang ada di setiap sekolah. Didapat informasi bahwa yang diutamakan adalah siswa yang bertempat tinggal di sekitar sekolah, baik tingkat RT maupun RW. Bilang Gaptek, Kadisdik Dihujat
Sebelumnya, Kadisdik Kota Bekasi Ali Fauzi dihujat masyarakat di media sosial (medsos). Pasalnya, dia menyebut masyarakat gagap teknologi (gaptek) dalam mengakses internet seputar sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018. Sebutan masyarakat ‘gaptek’ itu disampaikan Ali Fauzi kepada wartawan. Selanjutnya dituangkan dalam bentuk berita di salah satu media lokal edisi Jumat (6/7).
Dalam hujatan masyarakat di medsos, ada yang menyimpulkan pernyataan itu sebagai bentuk arogansi seorang kepala dinas. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa dia sudah tidak peduli lagi dengan jabatannya karena dalam waktu dekat akan memasuki masa pensiun.
Pepen sangat menyayangkan sikap Ali Fauzi yang tidak kontrol dalam memberikan pernyataan kepada wartawan. Menurutnya, masyarakat Kota Bekasi sudah sangat cerdas. Bukti kecerdasan masyarakat, berita hoax pun tidak mempan saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Bekasi 27 Juni lalu.
“Masyarakat Kota Bekasi itu sudah sangat sangat cerdas. Saking cerdasnya, berita hoax pun tidak mempan,” jelas Pepen.
Menanggapi hal itu, Ali Fauzi langsung membantahnya. Menurut dia, judul berita tentang pelaksanaan PPDB tersebut terkesan provokatif. Alasannya, pertanyaan wartawan dengan judul berita yang dimuat tidak sesuai dengan pertanyaan dan penjelasannya. “Itu jelas salah ngutip. Bukan begitu maksudnya,” ujar Ali.
Dijelaskannya, saat itu ada wartawan yang menanyakan, kenapa PPDB Online masih banyak saja yang datang ke sekolah. Sementara sistem online tidak perlu ke sekolah, bisa dari mana saja daftarnya.
“Berarti kalau gitu masyarakat belum tahu cara mengakses jaringan PPDB. Sekitar itu pertanyaannya,” tutur Ali.
Untuk itu, dia pun menjawab, walaupun sudah online, orang tua bisa juga datang ke sekolah untuk mendaftar langsung. Tidak ada masalah karena dalam petunjuk teknis (juknis) juga boleh daftar langsung ke sekolah dan pihak sekolah menyiapkan panitia menerima pendaftaran.
“Kan tidak semua orang tua paham IT (gaptek) mereka itu tentu saja dibantu oleh panitia untuk memilih sekolah dan mendaftarkan anaknya,” lanjut Ali.
Dia pun menuding kalau wartawanlah yang mempelesetkan bahasa gaptek tersebut. Dia tidak menyebut masyarakat secara keseluruhan gaptek. (gar/zas)
0 
0
