- “ Kalau Mau Jujur, Saya Nyesal Duduk di Sini…”
- Pembangunan Gedung Pemkab 16 Lantai Gagal Dilelang
Aneh juga pengakuan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Kabupaten Bekasi ini. Sang kadis bernama Jamaludin justru mengaku menyesal di posisi jabatannya sekarang ini. Hal itu disebabkan, ratusan paket proyek kegiatan pembangunan jembatan dan jalan sudah dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Benarkah?
Kepada Koran Bekasi, Selasa (10/7) Jamaludin secara blak-blakan mengaku, dinas yang dipimpinnya saat ini tidak bisa menggiring (ploting) paket proyek kepada kontraktor tertentu. Walau ada pegawai Dinas PUPR yang menjadi anggota kelompok kerja (Pokja) di ULP, dia sama sekali tak bisa berbuat banyak.
“Kalau mau jujur, saya nyesal duduk di sini (Kadis PUPR). Sekarang yang menentukan pemenang lelang itu ULP. Saya mau minta pindah saja dari sini. Lebih enak mungkin menjadi asisten daerah saja,” tegasnya.
Dijelaskannya, dari ratusan jumlah paket proyek kegiatan dinas PUPR yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 Kabupaten Bekasi, tidak ada yang bisa ‘diatur’ pihaknya untuk memenangkan kontraktor tertentu.
Ketika disinggung soal adanya isu yang menyebutkan bahwa salah satu kontraktor menyetor uang pelicin kepada oknum dinas PUPR tapi tidak mendapatkan kegiatan proyek, Jamaludin langsung membantahnya. Menurut dia hal itu tidak mungkin dilakukan bawahannya.
“Tidak mungkin bawahan saya berani melakukan itu, karena mereka tidak punya kewenangan untuk menentukan pemenang lelang. Sekarang ini kita sudah tidak berani lagi ‘ngijon’ kepada kontraktor karena tidak bisa membayarnya dengan cara menjanjikan kegiatan,” terang Jamaludin.
Diakuinya, tahun ini ada kegiatan proyek dinas PUPR yang batal dilelang ULP karena peserta kurang persyaratan administrasi lelang. Salah satunya, pembangunan gedung pemerintahan 16 lantai senilai Rp200 miliar.
Menurut dia, proyek yang akan dilaksanakan di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukahami, Kecamatan Cikarang Pusat, gagal dilelang karena Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak ada yang lengkap .
Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelontorkan dana sebanyak Rp200 miliar untuk membangun gedung pemerintahan 16 lantai. Sebelumnya, proyek itu ditargetkan sudah berjalan akhir Maret 2018.
“Pembangunan gedung 16 lantai itu menggunakan dua tahun APBD yakni periode 2018 dan 2019. Dan ditargetkan selesai akhir tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2020 kantor sudah bisa digunakan pegawai dan masyarakat,” jelas Jamaludin.
Jamaludin mengaku, pembangunan gedung tersebut sangat mendesak. Sebab, kantor pemerintahan yang eksisting saat ini tidak representatif untuk melayani masyarakat. Ruang kerja para staf di sejumlah OPD saling berhimpitan dengan pegawai lain.
Tak hanya itu, dinas ketahanan pangan juga saat ini masih menumpang tempat dengan dinas lingkungan hidup. Tapi akhirnya, lelang kegiatan pembangunan gedung 16 lantai itu dibatalkan dengan alasan peserta lelang kurang lengkap persyaratan administrasi AMDAL-nya. (gar)
0 
0
