KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi memang menunda pengumuman hasil Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi karena ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kendati demikian, sudah pastikan hal itu tidak akan mengganggu jadwal pelantikan pemeenang pilkada, yakni pasangan calon nomor urut 1 Rahmat Effendi dan Tri Adhianto. “Penghitungan suara Pilwalkot dan Pilgub sebetulnya sudah rampung dikerjakan pada Jumat, 6 Juli 2018 kemarin,” kata Komisioner KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni, Rabu (11/7). Diakuinya, untuk penghitungan suara pilgub telah rampung pada Senin (9/7). Dengan demikian, KPU seharusnya melakukan pengumuman hasil penghitungan suara pada Selasa (10/7). “Terpaksa kita tunda dulu, karena harus menyesuaikan jadwal pendaftaran gugatan di MK yang dimulai pada Selasa, 23 Juli mendatang,” ungkapnya.
Dijelaskan Nurul, berdasarkan aturan yang berlaku, KPU harus menunggu jadwal pendaftaran gugatan selesai sebelum melakukan pengumuman. Bila tidak ada paslon yang mendaftar gugatan, sehari kemudian KPU diperkenankan merilis hasil penghitungan suaranya. Bila ada paslon yang mendaftarkan gugatannya, KPU harus menunggu keputusan sidang MK selama 14 hari. Selanjutnya, KPU baru bisa merilis hasil penghitungan suara kepada publik tiga sampai empat hari setelah keputusan MK tersebut.
Data dari KPU Kota Bekasi, Rahmat Effendi – Tri Adhianto memenangi pesta demokrasi ini dengan perolehan 697.603 suara. Sedangkan paslon nomor urut 2, memperoleh 335.900 surat suara. Artinya, paslon nomor urut 1 mengungguli sekitar 30 persen dari paslon nomor urut 2. Tak terima dengan rapat pleno KPU Kota Bekasi tentang penghitungan tersebut, pada Jumat (6/7), paslon nomor urut 2 kemudian mendaftarkan gugatannya kepada MK.
Adapun akta pengajuan permohonan itu didaftarkan pada Sabtu (7/7) pukul 21.58 dengan nomor 29/1/PAN.MK/2018. Lewat kuasa hukumnya, Bambang Sunaryo, paslon nomor urut 2 mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati dan Wali Kota tahun 2018 dengan termohonnya adalah KPU Kota Bekasi. Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Perkara Konstitusi (BP2K) dan kelengkapan permohonan pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan MK Nomor 5 tahun 2017.
Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi mempersilakan pasangan nomor urut 2 melayangkan gugatannya. Sebab, gugatan tersebut merupakan hak warga negara. Apalagi, syarat pengajuan permohonan PHP sebetulnya bagi paslon yang memiliki selisih suara sebesar 0,5 persen. Berbeda dengan paslon nomor urut 2, selisih dengan paslon urut 1 justru mencapai 30 persen. Ucu memprediksi, molornya jadwal penetapan paslon terpilih ini tidak akan berimplikasi pada jadwal pelantikan kepala daerah. Pada 20 September mendatang, kepala daerah terpilih akan dilantik Gubernur Jawa Barat, sedangkan Gubernur Jawa Barat terpilih akan dilantik Menteri Dalam Negeri. “Kita tunggu hasil keputusan MK, baru nanti kita tetapkan,” tegasnya. (*/zas)
0 
0
