PELAKSANAAN lelang proyek pembangunan gedung baru Markas Polisi Resort Metro (Mapolrestro) Bekasi Kota tidak pernah melibatkan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Menurut Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kota Bekasi Gusti Hamdani, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bekasi tidak pernah melibatkan pihaknya dalam pelaksanaan lelang kegiatan, termasuk rencana pembangunan Mapolrestro Bekasi Kota yang sudah dua kali batal lelang. Dia mengaku tidak tahu menahu.
“Saya tidak tahu kalau ada pembangunan gedung Polres Metro Bekasi Kota. Belum ada laporan bahwa mereka didampingi oleh TP4D Kejaksaan, ” kata Gusti kepada Koran Bekasi, Senin (16/7).
Menurut dia, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) serta kantor ULP berencana membangun gedung Polres Metro Bekasi Kota dengan anggaran sebesar Rp35 miliar lebih tanpa melibatkan TP4D.
“Belum ada kaitannya sama kita. Kalau dibilang sangat disayangkan kembali lagi sama dinasnya, bagamana mereka beranggapan terhadap TP4D, ” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Kabid Gedung dan Bangunan Disperkimtan Kota Bekasi Indri, bungkam ketika ditanya terkait batalnya lelang pembangunan gedung baru Polres Metro Bekasi Kota di Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria.
“Silakan ke Kelompok Kerja (Pokja) ULP pak, yang dapat memberikan keterangan dari pihak mereka, ” kata Indri kepada Koran Bekasi, Kamis (12/7).
Ketika disinggung batalnya lelang pembangunan gedung yang menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2018 sebesar Rp35 miliar lebih karena kontraktor binaan Disperkimtan tidak memenuhi klasifikasi, Indri langsung membantahnya
“Engga, kemarin sudah diulang juga tetep gitu. Gagal lelang karena perusahaan yang menawar tidak memenuhi kriteria sesuai pekerjaan yang akan dilelang, ” tandasnya.
Kepala Seksi (Kasi) pengadaan barang dan jasa Rismanafar Tri Darajat, mengakui bahwa pembangunan gedung kantor pelayanan pemerintah (Polres) batal lelang. Risman berkelit bahwa para peserta lelang gugur karena evaluasi. (tgm)
0 
0
