-Sudah Dilaporkan ke KPK pada 27 Oktober 2017
-Kerugian Negara Ditaksir Rp8 Miliar
INDONESIA Fight Coruption (IFC) mendesak Kejaksaan Negeri Cikarang untuk ikut turun memeriksa dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Pemerintah Kabupaten Bekasi. Apalagi, dugaan korupsi ini sudah pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setahun yang lalu.
Ketua IFC, Intan Sari Geni kepada Koran Bekasi, Kamis (19/7) malam menduga, ada keterlibatan Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bekasi. Intan juga meminta Bupati ikut bertanggung jawab dalam hal ini.
“Kalau memang ada kasus dugaan korupsi ya langsung laporkan ke Kejaksaan Negeri, karena dari semua kegiatan yang dilakukan stake holder dibawahnya, Bupati pasti mengetahuinya dan Bupati harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anak buahnya. Indikasi seperti kasus ini, biasanya ada dugaan suap terkait dengan anggaran APBD tahun 2016,” tegasnya.
Masih menurut Intan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam dugaan indikasi korupsi terkait proyek pembangunan.
Pertama, bisa dicek dari pagu anggaran dengan realisasi di lapangan. “Bisa dicek kucuran anggarannya ke mana saja. Dan ada dua alat bukti yang bisa diselidiki, pertama laporan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kedua, bisa dicek dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)nya. Ada berapa pencairannya, dari dinas mana, dan berapa nilainya,” jelas Intan.
Laporan dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Kabag Umum Setda Kabupaten Bekasi ini mencuat tahun lalu. Lembaga Ulas Kriminologi Nasional (Ukirnas) Bekasi melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Kabag Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi ke lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Umum Ukirnas Bekasi Syuhadi Hairussyukur mengatakan, surat dengan nomor 008/SK/UKIRNAS/BKS/X/2017 tersebut diterima Pimpinan KPK pada 27 Oktober 2017.
Sebagaimana dilansir dari inikabar.com, Syuhadi mengaku dirinya memaparkan mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kabag Umum Setda Kabupaten Bekasi ke konsultan KPK. “Kerugian negara dalam dugaan sejumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh Kabag Umum Setda Bekasi ditaksir mencapai Rp8 milliar,” ujarnya.
Seperti diketahui, Ukirnas mendapatkan temuan ketidakwajaran beberapa kegiatan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi.Pertama alokasi keuangan negara dalam Kegiatan Pemeliharaan Lapangan Futsal dan Lapangan Tenis dengan Pagu Anggaran Rp862.000.000.00. Realisasi Rp845.992.400.00.
Fakta di lapangan pembangunan kedua lapangan tersebut diasumsikan hanya menghabiskan dana sebesar Rp350 juta. Kemudian pada alokasi keuangan negara dalam Kegiatan Pemeliharaan Mess Mahasiswa Milik Pemda Kabupaten Bekasi di Jogjakarta dan Bandung dengan Pagu Anggaran Rp550 juta. Realisasinya Rp535.967.300.
“Hasil temuan di lapangan, kami mendapatkan fakta dan informasi dari Ketua Mahasiswa ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp15 juta untuk Mess Mahasiswa yang di Jogjakarta, dan yang dibelanjakan untuk Mess Mahasiswa yang di Bandung Hanya Rp28.500.000,” paparnya.
Kemudian alokasi keuangan negara dalam Kegiatan Pemeliharan Rutin Berkala Bangunan Gedung Rumah Jabatan Sekretaris Daerah sebesar Rp1.247.750.000. Realisasi Rp1.211.694. 000. Hasil penelitian Ukirnas Bekasi, dari fakta bangunan yang dianggarkan diperkirakan hanya menghabiskan dana sebesar Rp450 juta.
“Pada alokasi keuangan negara dalam Kegiatan Pemeliharan Rutin Berkala Bangunan Gedung Balai Rakyat Cikarang Utara dengan Pagu Anggaran Rp950 juta. Realisasi Rp923.976.000. Hasil penelitian kami dari fakta bangunan yang dianggarkan diperkirakan hanya menghabiskan dana sebesar Rp380 juta,” tandas Syuhadi. (jim)
0 
0
