TUJUH tahun sudah kasus terima suap atau ketok palu para anggota DPRD Kota Bekasi dalam pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2010 sebesar Rp4 miliar mandek di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itupun masih menyisakan pertanyaan, terlebih menjelang perhelatan calon legislatif (caleg) 2019 di Kota Bekasi.
Meski belum ada keputusan hukum bagi penerima suap APBD Kota Bekasi, sejumlah nama anggota DPRD Kota Bekasi itu, tercatat jelas di dalam petikan putusan pengadilan mantan Walikota Bekasi, Mochtar Muhamad (M2) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Tjandra Utama Effendi yang sudah selesai menjalani hukuman atas kasus tersebut. Apalagi, sebanyak 713 orang telah mendaftar menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Kota Bekasi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dari 16 partai politik (parpol), termasuk beberapa caleg yang namanya tercantum dalam kasus penyuapan APBD Kota Bekasi 2010.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPK-RI) Jhonson Purba mengatakan, seharusnya, penyidik KPK bisa menuntaskan kasus penyuapan APBD Kota Bekasi 2010, terlebih lagi pemberi suap sudah menjalani proses hukum dan bahkan sudah bebas menjalani hukumannya.
“Masa pemberi suap sudah diproses secara hukum, sementara penerima suap sampai sekarang belum terproses bahkan terkesan mandek di KPK, sampai beberapa kali pergantian pimpinan KPK,” ujarnya, Senin (23/7).
Ketika itu, rekontruksi yang dilakukan penyidik KPK di Villa 200 yang beralamat di Jalan Kemakmuran, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sempat heboh dan menjadi perhatian, khususnya masyarakat Kota Bekasi, dimana uang suap sebesar Rp4 miliar ditempatkan di dalam koper yang diserahkan langsung Tjandra Utama.
“Saya justru baru tahu dan baru ingat kalau proses hukum kasus fee 2 persen pengesahan APBD Kota Bekasi 2010 itu tidak berjalan, hanya selesai di Sekda dan mantan Walikota Bekasi yang menjabat ketika itu,” ungkapnya.
Jhonson pun berniat, akan melayangkan surat kepada KPK terkait tidak berlanjutnya kasus penyuapan fee 2 persen dalam pengesahan APBD Kota Bekasi tersebut. “Jangan hanya pemberi saja yang diproses secara hukum, penerima pun harusnya juga diproses secara hukum, sehingga tidak menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya Kota Bekasi,” tegasnya.
Berdasarkan hasil rekonstruksi KPK di Villa 200 dinyatakan lima anggota DPRD Kota Bekasi yaitu, Tumai (PDIP/kini Ketua DPRD Kota Bekasi), Lilik Haryoso (PDIP), Chairoman J Putro (PKS), Muhamad Said (PPP), dan Sutriyono (PKS) , saat itu merupakan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD). (BE/Indra)
0 
0
