KASUS dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Bagian Umum (Kabag Umum) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi Peno Suyatno, hingga saat ini tidak jelas penanganannya. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, terkesan memilih bungkam soal kelanjutan pengusutannya ditanyakan.
Ketika dikonfirmasi Koran Bekasi, anggota DPRD Kabupaten Bekasi memilih bungkam dan tidak mau diadu domba dengan memberikan komentar terkait kasus tersebut. Salah satunya seperti yang disampaikan Nyumarno dari Fraksi PDI Perjuangan. Ketika diminta tanggapan soal penanganan kasus korupsi yang disebut-sebut merugikan keuangan negara Rp8 miliar tersebut, dia langsung menghindar.
“Minta tanggapan sama yang lain saja. Jangan diadu domba kita. Jadi sama yang lain saja minta komentar, tidak enak,” kata Nyumarno.
Anehnya, Daris anggota DPRD Fraksi Gerindra terkesan mengaku tidak mengetahui soal dugaan korupsi yang melibatkan Peno Suyatno. “Saya tidak tahu itu. Emang ada korupsi di bagian umum Pemkab Bekasi,” katanya balik bertanya.
Lebih parah lagi, Humas KPK, Febri Diansyah hingga saat ini tidak mau menjawab permintaan konfirmasi lewat whatsaap. Walau sudah beberapakali dikirimi pertanyaan soal penanganan dugaan korupsi itu, dia tidak mau menjawab.
Sementara, beberapa bulan lalu, Febri mengatakan pihaknya selalu konsisten dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hal tersebut sebagaimana disampaikan kepada telusur.co.id. “Sebagian besar, kasus korupsi yang ditangani KPK ternyata awal mulanya berasal dari laporan masyarakat,” kata Febri.
Bisa dikatakan, tidak ada istilah tebang pilih dan pesanan pihak tertentu terhadap pejabat publik baik di pusat maupun daerah. “Jika ada indikasi korupsi, itu menjadi ranah KPK. Dan tentunya KPK akan menindaklanjuti perkara yang menjadi kewenangannya,” tegasn Febri.
Mengenai dugaan korupsi yang menjerat bekas Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Kabupaten Bekasi, sekarang menjabat Kepala Dinas Perindustrian, Peno Suyatno, dimana diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp8 miliar, Febri memastikan tidak akan ragu ‘menyikat’ jika sudah ditemukan buktinya.
“Sekali lagi kami tegaskan, tidak ada istilah tebang pilih dan KPK senantiasa mengacu pada kinerja profesional. KPK tinggal selangkah lagi untuk memeriksa pejabat terkait (Peno Suyatno). Intinya penyidik KPK siap turun ke daerah, meski personelnya sangat terbatas,” jelasnya.
Ketika ditanya kapan KPK memeriksa Peno Suyatno dan apakah ada persyaratan khusus, Febri menjelaskan, acuan KPK adalah kinerja profesional. Itu panduan KPK dalam bekerja.
“KPK akan terjun ke daerah, bahkan bisa jadi memeriksa Peno Suyatno, jika telah ada laporan dari auditor negara seperti BPK dan BPKP. Begitu ada laporan masuk, ditengarai kuat ada indikasi korupsi sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan KPK maka secepatnya penyidik KPK terjun ke daerah,” paparnya.
Menurut Febri, dipercepat atau diperlambat dan lainnya itu hanya dugaan publik. Masukan itu akan kami telaah untuk senantiasa memperbaiki kinerja KPK. “Harapan kami, masyarakat pro aktif melaporkan kasus korupsi. Kami tentu bekerja berdasarkan fakta dan dilengkapi alat bukti yang kuat, bukan berlandaskan dugaan semata. KPK senantiasa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan setempat dalam penanganan kasus korupsi,” tandasnya.
Mengenai dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Peno Suyatno, Febri mengatakan, KPK bukan menjerat, menjebak dan lainnya. “Sesuai dengan amanah undang-undang, tugas KPK adalah memberantas korupsi. Itu saja, jangan dikait-kaitkan ke yang lain karena itu tidak berpengaruh sedikitpun terhadap cara kerja KPK. Pejabat publik baik di pusat maupun daerah yang terlibat korupsi, menjadi bidikan KPK.”
Sebelumnya, Lembaga Ulas Kriminologi Nasional (Ukirnas) Bekasi, melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan mantan Kabag Umum Setda Kabupaten Bekasi, Peno Suyatno, ke KPK. Ketua Umum Ukirnas Bekasi, Syuhadi Hairussyukur mengatakan, surat dengan nomor 008/SK/UKIRNAS/BKS/X/2017 tersebut diterima Pimpinan KPK pada 27 Oktober 2017.
“Kita memaparkan mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan mantan Kabag Umum Setda Kabupaten Bekasi ke penyidik KPK,” ungkapnya.
Sayangnya, Peno Suyatno sendiri enggan memberikan komentar terkait laporan Ketua Umum Ukirnas Bekasi, Syuhadi Hairussyukur ke KPK itu. Alasannya, saat ini dia tidak lagi menjabat Kabag Umum.“Yang paling tepat untuk menjawab hal itu Kabag Humas, karena ini sudah membawa institusi. Lagi pula semua dokumen kan ada di sana,” tukasnya. (*/par)
0 
0
