KOBEK CIKARANG-Pengambilan nomor urut peserta Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2018 di Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, diwarnai perkelahian dan adu jotos antar pendukung, Minggu (22/7). Perkelahian itu pun langsung didamaikan anggota kepolisian dan Satpol PP.
Ribuan warga di 154 desa di Kabupaten Bekasi, berbondong-bondong meramaikan tahapan Pilkades serentak 2018. Tahapan itu berupa pengocokan nomor urut peserta sebagai calon kepala desa (Kades) di masing-masing desa. Suasana hiruk pikuk bertambah ketika para pendukung masing-masing calon kades hadir di lokasi pengocokan.
Pantauan wartawan, ketika pengocokan nomor urut sempat terjadi keributan dan adu jotos. Keributan bermula ketika masa dari salah satu calon kades hendak melakukam kampanye dari kantor desa menuju rumah kediamannya. Namun masa dari pihak lawan menyalahkannya karena dinilai melanggar aturan kampanye yang sudah disepakati sebelumnya.
“Jadi, nomer urut dua mau pawai, masa dari nomer satu malah balik lagi ke kantor desa. Seharusnya masa nomer urut satu itu belok ke Kampung Pesanggrahan,” kata salah satu warga, Jaelani kepada wartawan, Minggu (22/7).
Kejadian itu berlangsung dua kali, pertama di depan kantor desa dan yang kedua di bundaran pesanggrahan. Penyebabnya adalah kesalahpahaman antar pendukung calon kades. Bahkan situasi sempat memanas, lantaran adanya provokasi dari kedua kubu untuk menyerang salah satu calon kades.
“Tapi akhirnya diselesaikan sama kepolisian dan panitia, calon kades di pertemukan agar tidak berkelanjutan, hal itu untuk tidak tersebar luas ke luar wilayah,” ucapnya.
Sementara itu, baik Panitia Pilkades maupun pihak kepolisian enggan memberikan keterangan terkait kerusuhan tersebut.
Sementara di Desa Setiamekar dan Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan, warga sejak pagi sudah beekumpul di rumah para calon Kades dan mereka konvoi mengantar idolanya ke lokasi acara pengocokan.
Di Kecamatan Tambun Selatan ada delapan desa yang menggelar pilkades serentak, calon Kades itu untuk Desa Lambangsari, Pipit Hariyanti, Yaecu Herliyanti dan Hasan Hariri. Desa Lambangjaya, Nesam Hadi dan Kimblan Syahroni.
Untuk Desa Tambun, calon Kades itu Juju Junaedi, Sarja Winata, Endang Supriyatin, Karman Kamaludin dan Mansur Bin Goden. Untuk Desa Setiadarma, Arip Rahman Hakim, Wati Nursinah, Abdul Aziw, Nunung Herwati dan Srikartih.
Untuk Desa Setiamekar, M Ilyas, Hasan Ahmad Azizi, Makmun Hidayat, Sukoco, H Suryadi dan Sartika. Untuk Desa Mekarsari , Linda Ekawati, Aindra Sakti dan Nanang Kosim. Untuk Desa Tridaya Sakti , Suwardi Wada, Salam Herdiyanto dan Dedi Suhendi. Desa Sumberjaya, Matam, Nopal Nopelin, Dani Haryanto dan Guruh Herry.
Pilkades serentak akan digelar pada 26 Agustus 2018 mendatang. Tahapan sudah dimulai 23-28 Juni 2018, pendaftaran dan penelitian berkas serta tes tertulis.
Hal itu juga dibenarkan Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi, Beny Yusnandar. Menurut dia, pihaknya akan meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh bakal calon kepala desa dengan berkoordinasi ke pihak penegak hukum.
“Apabila ada kecurangan dan bisa dibuktikan, contohnya ijazahnya palsu maka panitia berhak untuk menggugurkan bakal calon tersebut,” ucap Beny.
Menurut Beny, kecermatan dalam penelitian berkas itu wajib dilakukan. Hal itu berkaca pada pilkades lalu, di salah satu desa di kecamatan Babelan, ada kades yang berhenti di tengah jalan tersangkut persoalan hukum karena mengunakan ijazah palsu. Oleh karena itu antisipasinya perlu dilakukan oleh panitia pilkades maupun pemerintah daerah.
“Kecurangan dalam proses pelaksanaan pilkades juga menjadi perhatian diantaranya politik uang,” katanya sambil menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hokum. Di antaranya polres dan kejaksaan untuk memproses adanya temuan maupun laporan dari masyarakat.
Praktek kecurangan itu, kata Beny, harus dihilangkan agar menghasilkan kepala desa yang lebih baik lagi dalam proses pilkades. (*/pir/par)
0 
0
