Satpol PP Jatisampurna sudah menyegel 41 tempat hiburan malam (THM). Namun demikian, masih ada THM yang belum punya izin tapi nekat beroperasi. Satpol PP akan segera menyegelnya.
Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP Kota Bekasi Cecep Suherlan kepada Koran Bekasi, Kamis (9/8).
Menurutnya, jajarannya akan melakukan penelusuran terhadap THM yang belum memiliki izin operasi dan nekat buka usaha. Selain itu melakukan kordinasi dengan dinas terkait. “Kita akan tutup jika ada didapati THM yang belum ada izinnya, tapi nekat beroperasi,” katanya.
Cecep juga meminta Kepala
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadis Parbud) Kota Bekasi Ahmad Zarkasih, agar selalu berkoordinasi dengan pihaknya, tentang THM mana saja yang belum memiliki izin operasional. “Kita akan segel THM yang belum punya izin operasi. Kita juga minta Kadis Parbud untuk selalu koordinasi, mana saja THM yang belum memiliki izin beroperasi,” katanya.
Disinggung tentang dugaan ada THM yang belum memiliki izin operasi namun tetap eksis di daerah perkantoran Bekasi Town Square (Betos), Jalan Cut Meutia, Kelurahan Margahayu, Cecep akan segera melakukan penyelidikan ke lapangan.
“Kita akan koordinas ke Kadis Parbud, apakah benar THM di Betos belum memiliki izin beroperasi. Kalau benar kita akan segel tempat tersebut. Kami juga akan menurunkan tim untuk melihat THM itu,” tegasnya.
Hal yang sama diakui Camat Jatisampurna Abi Hurairah. Dia berkomitmen menyegel THM yang belum mengantongi izin operasi. Menurutnya, data dari Satpol PP sudah ada 21 THM yang ilegal di Jatisampurna dan sudah disegel. “Jumlah THM ilegal di dua kelurahan sebanyak 41 yang tersebar di Kelurahan Jatisampurna dan Jatikarya. Itu belum termasuk di Kelurahan Jatirangga,” tegas Abi Hurairah.
Abi juga mengancam jika ada THM yang sudah disegel oleh Satpol PP namun dicabut atau dirusak oleh pengelola, akan dibawa ke jalur hukum. “THM ilegal yang sudah disegel namun segel tersebut rusak, konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku akan ditempuh tindakan oleh polisi dan ancaman hukuman penjara 2 tahun 6 bulan,” jelasnya.
Jika masih didapati THM ilegal buka, jajaranya akan mengerahkan Satpol PP untuk menyita minuman dan makanan yang ada. Namun, kata dia, sebelum dilakukan penutupan akan diterbitkan surat teguran 1 sampai 3. Jika tidak diindahkan, THM tersebut akan disegel.
Selain itu, bagi pelayan THM yang membandel melayani akan diserahkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi untuk dilakukan pelatihan. “Jika bandel kita akan melakukan penyitaan. Sedangkan untuk pelayannya THM nanti kita serahkan yayasan panti sosial. Dan pelayan tersebut kita sekolahkan selama 6 bulan,” katanya di hadapan pemilik THM yang diselenggarakan Kecamatan Jati Sampurna untuk mensosialisasikan THM yang belum memiliki izin.
Acara disaksikan Kapolsek Pondok Gede Kompol Suwari, Danramil Pondok Gede, hingga Kasi Tramtib Jati Sampurna. (tgm)
0 
0
