PARA pendukung Calon Kepala Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, nomor urut satu H. Sukardi, mendesak panitia pemilihan kepala desa (Pilkades), Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Camat Tambun Utara untuk memecat beberapa oknum anggota panitia yang dianggap tidak netral dan dzolim.
Desakan itu disampaikan pendukung yang mengatasnamakan Sahabat H. Sukardi Lanjutkan (HSL). Menurut mereka, oknum panitia itu tidak neteral terhadap jagoannya.
Ketua Sahabat HSL Joni Arman, saat ditemui di kantor sekretariat pemilihan panitia Pilkades Satria Jaya, Rabu (8/8/) mengatakan, jika tuntutannya yang telah disampaikan kepada pihak panitia itu, tidak segera dipenuhi, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan upaya hukum.
“Upaya hukum yang akan kita lakukan yakni dengan melaporkan beberapa oknum anggota panitia yang telah dzolim terhadap calon kades yang kita dukung dengan membuat laporan ke pihak kepolisian,” tandasnya.
Tindakan dzolim yang dilakukan beberapa oknum anggota panitia itu sendiri, sambung Joni, bertujuan untuk menggagalkan calon kades incumbent. Dengan cara menyebarkan data pribadi calon, seperti izasah ke publik melalui media sosial.
Sehingga, berdasarkan data yang beredar ke luar itu dimanfaatkan oknum tertentu untuk disalahgunakan.
“Tindakan seperti itu tidak sesuai dengan slogan, ‘langsung, bebas, rahasia dan kondusif’ yang dijadikan motto oleh panitia Pilkades Satria jaya,” paparnya.
Kondisi tersebut sambung Joni, setelah adanya laporan yang dilayangkan pihak tertentu ke Polda Metro Jaya yang menyebutkan bahwa H Sukardi diduga menggunakan ijasah palsu. Padahal, dalam pendaftaran sebagai calon kades untuk periode kedua, H Sukardi menggunakan ijasah asli tingkat SLTP sesuai dengan Perbub.
Berkas persyaratan yang diajukan H Sukardi lanjut Joni, dinyatakan telah sesuai aturan yang berlaku. Makanya pihak panitia menetapkan H Sukardi sebagai calon kepala desa dengan nomor urut satu.
Sikap tidak netral oknum panitia itu juga dibenarkan H Sukardi yang ditemui secara terpisah. Menurut dia, beberapa oknum panitia berupaya menggagalkan pencalonan dirinya dengan berbagai cara.
“Beberapa dokumen pribadi saya disebarkan melalui medsos. Makanya saya berharap pihak kepolisian menindak lanjuti karena kalau tidak ditindak lanjuti, takutnya akan membahayakan keamanan lingkungan, dimana hal itu disebabkan tidak sukanya pendukung saya,” ujar Sukardi.
Terpisah, ketua panitia pemilihan kepala desa setempat, Wawan Gunawan saat dikonfirmasi perihal tersebut mengaku pihaknya perlu waktu untuk mengambil keputusan.
Menurut Wawan, keputusan dapat dilahirkan melalui kolektif kolegial (keputusan bersama), yakni, BPD, Camat dan bupati atau panitia tingkat kabupaten.
“Bapak Sukardi mendaftarkan ke panitia dengan ijasah SD, SLTP. Sedang SMA sebagai lampiran, karna dipernyataannya dia mendaftarkan dengan ijasah SLTP.
Kemudian tgl 17 Juli sudah diverifikasi hasilnya oleh Dinas Pendidikan Jakarta Timur. Kami panitia mengacu pada Perbub No 8 tahun 2018 dimana disebutkan sekarang untuk mendaftar sebagai calon kades minimal SLTP,” jelas Wawan.
Untuk diketahui, Sukardi satu dari tiga kandidat Kepala Desa Satria Jaya, yang akan bertarung di Pilkades 29 Agustus mendatang dilaporkan salah satu LSM dengan tuduhan menggunakan ijasah palsu.
Sukardi dilaporkan pada 30 Juli 2018 lalu dengan No. LP /3944/ VII / 2018 / PMJ / Dit. Reskrimum. (par)
0 
0
