BEKASI SELATAN – Kejari Kota Bekasi akan menyelidiki dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek pengadaan traffic light oleh Dinas Perhubungan (Dishub) pada 2016 lalu. Seharusnya proyek dilaksanakan di persimpangan Pangkalan 2 dan Pangkalan 5, Jalan Raya Narogong, namun hanya terpasang satu lokasi saja.
Hal ini disampaikan Kasi Intelijen Kejari Gusti Hamdani kepada Koran Bekasi, Rabu (8/7). “Kita lihat dulu laporan yang sudah masuk ke meja jajaran Intel. Jika ada laporannya, kita akan melakukan penyelidikan terhadap kegiatan tersebut,” kata Gusti.
Menurutnya, dugaan KKN terhadap kegiatan Dishub tahun 2016 baru diketahuinya melalui pemberitaan Koran Bekasi. “Saya belum pernah menangani atau memeriksa kegiatan tersebut. Saya juga baru beberapa minggu menduduki jabatan ini,” tegas pria bertubuh kekar tersebut.
Ketika didesak kapan dirinya melakukan penyelidikan, Gusti meminta Koran Bekasi bersabar. Yang pasti, katanya, segala laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti. “Sabar. Segala laporan akan ditindaklanjuti oleh kita. Laporan yang masuk segera diverifikasi, apakah memenuhi unsur atau tidak?” ucapnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, LSM Peduli Anak Bangsa (PAB) meminta Kejari memeriksa kegiatan Dishub tahun 2016. Sebab, ada dugaan kegiatan Dishub Kota Bekasi pada tahun tersebut seperti kegiatan pengadaan traffic light di persimpangan Pangkalan 2 dan Pangkalan 5, Jalan Raya Narogong hanya terpasang satu tempat saja.
Menurut Ketua LSM PAB Halder Sinurat kepada Koran Bekasi, Senin (6/8), judul kegiatan pemasangan ada dua titik. Namun, ketika ditelusuri pihanya hanya di Pangkalan 2 saja yang dipasang. “Sedangkan di Pangkalan 5 kita tidak menemukan traffic light tersebut,” kata Halder.
Selain itu, kata Halder, dalam tahun yang sama Dishub juga melakukan pemeliharaan videotron di dalam Terminal Bekasi. Dalam kegiatan tersebut, lanjutnya, Dishub menganggarkan pagu sebesar Rp160 juta untuk traffic light. Sedangkan untuk perawatan videotron Rp90 juta.
“Videotron trayek digital kita dapatkan tidak menyala lagi. Kegiatan tersebut semuanya terserap 94,69% untuk traffic light. Untuk videotron 91,95%,” jelasnya.
Mantan Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Edy Setiawan mengaku bukan dirinya yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pemasangan traffic light. Soalnya, dirinya belum memiliki sertifikat dari pengadaan barang dan jasa. Edy mengakui kegiatan pemasangan traffic light ada pada bidangnya dan PPK-nya adalah Teguh Indriyanto.
Sedangkan Teguh mengklaim proyek itu sudah benar. Judul memang ada dua titik, namun karena keterbatasan anggaran dirinya hanya memasang satu titik. “Itu judulnya saja ada dua titik. Tapi faktanya memang hanya satu titik yang kita bangun dan hingga kini masih menyala, soalnya anggaran terbatas,” kata Teguh. (tgm)
0 
0
