- Dianggap TMS, 16 Bacaleg Kota Bekasi Dicoret
- 20 September 2018 KPU Umumkan DCT
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengakui, hanya ada tiga parpol yang daftar bakal caleg (bacaleg) DPR-nya 100 persen memenuhi syarat. Selain Partai NasDem, juga dua partai lainnya, yakni PKB dan dan PBB.
“Kami sudah memiliki data-data parpol yang bakal caleg DPR-nya tidak memenuhi syarat (TMS). Parpol yang tidak punya bakal caleg TMS (semuanya memenuhi syarat/MS) adalah PKB, Partai NasDem, dan PBB,” ujar Ilham kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/8).
Nasdem dan PKB, masing-masing mendaftarkan sebanyak 575 bacaleg DPR RI dari 80 daerah pemilihan (dapil). Adapun seluruh bacaleg itu sudah dinyatakan memenuhi syarat secara keseluruhan. Sementara PBB pun memiliki seluruh bacaleg DPR yang memenuhi syarat. Namun, kondisi PBB berbeda dengan NasDem dan PKB.
PBB pada saat pendaftaran bacaleg sempat mengajukan sengeketa. Sengketa itu diselesaikan secara mediasi. Setelah mediasi, KPU menolak pengajuan caleg dari dua dapil, yakni Jawa Barat 3 dan Jawa Barat 4.
Dengan demikian, PBB akhirnya mengajukan sebanyak 382 orang bacaleg dari 78 dapil. Seluruh bacaleg DPR dari 78 dapil itu berstatus memenuhi syarat. “Tetap bisa dikatakan tiga parpol yang semua bakal caleg DPR-nya lolos dengan status memenuhi syarat,” jelasnya.
Sedangkan KPU Kota Bekasi memastikan telah mencoret 16 bacaleg yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Berkas mereka dinyatakan TMS. Adapun 16 bacaleg yang dicoret tersebut berasal dari tujuh parpol, yakni PKPI ada 9 orang, Partai Berkarya (2), PKB (1), Garuda (1), Hanura (1), Perindo (1), dan PBB (1).
’’Dari kemarin yang diajukan tahap pertama. Dari 713 orang bakal calon legislatif, 440 bacaleg laki-laki. 273 perempuan. Setelah masa perbaikan hasilnya ada 16 yang tidak memenuhi syarat (TMS). Tujuh laki – laki dan sembilan perempuan. Jadi yang kami tetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) pada hari ini sebanyak 697 orang. 433 laki – laki dan 264 perempuan,“ ujar Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi.
Adapun kesalahan dan kekurangan, umumnya tidak melampirkan berkas seperti yang diminta. Selain itu ada berkas yang mengharuskan pengesahan legalisir, namun belum dilengkapi, seperti ijazah. Mereka yang dinyatakan TMS, karena tidak melengkapi berkas persyaratan.
“Sudah tidak bisa diganti. Yang boleh diganti itu kalau ada yang mengundurkan diri dari perempuan dan mempengaruhi prosentase 30 persen kuota bakal caleg perempuan,” tegasnya.
Ucu juga menyebut bacaleg yang sudah ditetapkan sebagai DCS telah diumumkan ke masyarakat pada 12 hingga 14 Agustus 2018. Pada 12 hingga 20 Agustus 2018, KPU memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan tanggapan terkait daftar bacaleg yang masuk DCS.
“Kami akan lihat apakah tanggapan masyarakat itu ada yang mengarah ke memenuhi syarat (MS) atau tidak (TMS). Kalau ada, akan kita tindaklanjuti dan evaluasi,” lanjutnya.
Dari evaluasi itu, jumlah bacaleg yang masuk TMS bisa tetap atau bertambah, tergantung dari tanggapan masyarakat. Komisioner KPU Kota Bekasi Nurul Sumarhaeni mengatakan, kesempatan masyarakat untuk memberi tanggapan atas DCS legislatif itu sendiri sesuai dengan Undang Undang (UU) 8/2012 tentang Pemilu Legislatif.
Sesuai dengan ketentuan itu, KPU diwajibkan memberi kesempatan bagi masyarakat dalam memberi tanggapan terhadap DCS legislatif. Tanggapan bisa diberikan setelah KPU mengumumkan DCS kepada masyarakat. Tanggapan masyarakat yang akan diproses hanya yang terkait dengan persyaratan pencalonan. Pemberi tanggapan juga harus menyertakan identitas yang jelas.
Jika tidak ada identitas, maka dianggap surat kaleng dan tidak akan ditanggapi. Setelah pengumuman DCS dan evaluasi tanggapan dari masyarakat, KPU akan menetapkan Daftar Caleg Tetap (DCT) pada 20 September mendatang. (*/zas)
0 
0
