- Polisi Belum Lakukan Penahanan
- Forkorindo Minta Polres Tidak Pilih Kasih
Camat Pondokgede, Kota Bekasi, Mardanih ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembuatan akte palsu. Penetapan itu sesuai dengan laporan polisi nomor LP/2150/K/XI/2017/SPKT/Resto Bks Kota, tanggal 24 November 2017 atas laporan Yusuf Riza.
Selain Mardanih, Abdul Rochim staf Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pondok Gede juga turut ditetapkan tersangka oleh penyidik satuan Reserse Harta dan Barang (Harbang) Polres Metro Bekasi. Penetapan tersangka itu dibenarkan Kasubag Humas Polrestro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing kepada Koran Bekasi, Selasa (14/8).
Menurut dia, penetapan tersangka terhadap Mardanih dilakukan penyidik Harbang tanggal (13/8). “Benar mereka berdua sudah ditetapkan tersangkan oleh penyidik Harbang dalam perkara dugaan pembuatan akta palsu,” kata Erna di ruang kerjanya.
Erna mengkalim bahwa kasus Mardanih dan Abdul Rochim masih tetap berlanjut. Namun, mereka tidak dilakukan penahanan oleh penyidik. Disinggung tentang penetapan tersangka oleh penyidik yang sudah memiliki dua alat bukti dan pemeriksaan saksi – saksi, tapi tidak dilakukan penahanan, Erna tetap bersikukuh bahwa kasus tersebut masih tetap berlanjut.
Dia pun tetap berdalih bahwa kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan sehingga tidak dilakukan penahanan oleh penyidik. “Pokoknya kasusnya masih tetap berlanjut. Dan kasus tersebut masih dalam penyelidikan anggota,” kelitnya.
Tempat terpisah, Ketua DPC Bekasi Raya Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Herman Sugianto, mempertanyakan keseriusan jajaran penyidik Polres Metro Bekasi Kota dalam pemberantasan dugaan tindak pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Bumi Patriot Bekasi. Alasannya, penetapan tersangka camat dan staf Kecamatan Pondok Gede oleh penyidik dalam dugaan penipuan pembuatan akta tanah, tidak mencerminkan pemberantasan KKN.
“Kita bingung apalagi yang ditunggu oleh penyidik Polres. Orang sudah ditetapkan menjadi tersangka tapi orangnya masih bebas berkeliaran,” kata Herman, Selasa (14/8).
Herman juga meminta kepada Kapolres Bekasi Kota Kombes Pol Indarto, agar penanganan kasus dugaan pemalsuan pembuatan akta tidak pilih kasih. “Kalau saya tidak salah kasus dugaan penipuan pembuatan akta palsu ini tanggal 28 Agustus 2017 di kantor PPAT. Dan dilaporkan oleh Yusuf Riza ke Polres tanggal 24 November 2017,” ujarnya.
Penetapan tersangka, kata Herman, oleh penyidik pastinya sudah memenuhi unsur serta memiliki dua alat bukti. “Tidak mungkin penyidik berani menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa dasar hukum. Apalagi tanpa alat bukti,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masih belum didapat konfirmasi dari Mardanih. Telepon selularnya yang dihubungi sebanyak tiga kali, tetap tidak direspon. Demikian juga pesan singkat yang dikirimkan, tetap saya tidak dibalas Mardanih. Bahkan, ketika hendak dihubungi kembali, ponsel Mardanih sudah tidak aktif. (tgm)
0 
0
