Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jakarta Raya akan menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) mengenai dugaan maladministrasi dalam penghentian pelayanana publik yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Rabu (15/8). Hal intu diperkuat dengan adanya surat penyampaian dengan nomor SRT-0263/PW34.115/0169.2018/VIII/2018.
“Iya betul, hari ini kami (sudah) meminta pendapat ahli,” ungkap Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho kepada media, Senin (13/8).
Sejumlah pihak pun diundang untuk bisa hadir dalam penyampaian LAHP yang akan digelar di Ruang Rapat Ajudikasi Lantai 6 Gedung Ombudmsan RI Jakarta. Diantaranya Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Pj Gubernur Jawa Barat, PJ Wali Kota Bekasi, Ketua DPRD Kota Bekasi, dan PLH Sekda Kota Bekasi.
Penjabat (Pj) Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah berharap dengan adanya LAHP Ombusman dapat menjadi titik terang tentang dugaan adanya maladministratif terhentinya pelayanan publik yang terjadi di Kota Bekasi pada 27 Juli silam.
“Berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan para saksi, LAHP ini juga diharapkan bisa mengungkap terhentinya pelayanan publik, apakah atas dasar keinginan mereka (Camat dan Lurah) sendiri atau diduga ada yang menggerakkannya atau memerintahkannya. Apapun hasil LAHP Ombusman menjadi jawaban pertanyaan masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban Ombusman sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik,” paparnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai memastikan akan hadir memenuhi undangan Ombudsman. Namun, dia tetap merasa kecewa dengan tidak adanya surat tembusan ke lembaganya terkait adanya sikap Pj Walikota yang melaporkan kasus dugaan maladministrasi di lingkungan Pemkot Bekasi.
“Saya perhatikan isi suratnya kelihatannya sudah masuk kepada penyampaian hasil verifikasi ombudsman terhadap hal tersebut. Dengan kata lain seperti rekomendasi. Kalau masalah hadir ya kita harus hadir. Tapi kan kalau DPRD itu pimpinannya bersifat kolektif walaupun itu undangannya untuk ketua tetap bisa dihadiri oleh pimpinan DPRD lainnya,” jelasnya.
Dia melanjutkan; “ Tapi secara pribadi saya tetap akan mengupayakan untuk bisa hadir, ini kan bicara masalah kepatuhan juga. Saya juga sampaikan berkali-kali secara kemitraan yang menyangkut kepada kewenangan tugas antara Pj Walikota dengan DPRD itu menyangkut bagian dari etika. Yang ingin saya katakan kalau saya sebagai ketua dewan ditanya tanggapannya saat ini yang menjadi masalah kan saudara Pj. Kan tidak ada tembusan apapun ke DPRD terkait masalah laporan ke ombudsman untuk meminta kasus dugaan maladministrasi diselesaikan secara tuntas. Karena mau bagaimana karena secara resmi tidak pernah melibatkan DPRD.”
Lembaganya siap membantu Pemkot Bekasi menyelesaikan kasus dugaan maladministrasi tersebut. Namun saat ini ia menyerahkan dan mempercayai lembaga ombudsman terkait dengan hasil proses yang sudah dijalankan.
“DPRD Kota Bekasi mempercayakan sepenuhnya kepada proses yang sedang berjalan di ombudsman. Karena betul tadinya temen-temen di lembaga DPRD Kota Bekasi sempat ingin menggunakan kewenangannya, khususnya komisi 1 untuk menindaklanjuti informasi-informasi tersebut. Kenapa saya sebut informasi, ya karena kami pun tahunya hanya dari media. Tetapi mengingat masalah tersebut sudah ditangani ombudsman, maka kami tidak bisa masuk ke ranah itu lagi,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Pelaksana harian (PLH) Sekda Kota Bekasi Dadang Hidayat. Dia mengaku siap hadir mendengarkan hasil keputusan dari ombudsman. “Saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan, tapi rasanya besok (hari ini) hanya tinggal mendengarkan saja hasil keputusan. Kalau diundang ga enak ga hadir pasti saya hadir lah,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya telah melakukan serangkaian pemanggilan dan pemeriksaan kepada sejumlah pihak untuk mengusut dugaan maladministrasi penghentian pelayanan publik di Kota Bekasi pada Jumat (27/7). Diantaranya memanggil dan memeriksa 12 Camat se-Kota Bekasi, Mantan Sekda Rayendra Sukarmadji, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi Reny Hendrawati, Kepala Inspektorat Kota Bekasi Widodo Indrijantoro, Kadisdukcapil Dinar Faizal Badar dan Kabag Humas Setda Kota Bekasi Sayekti Rubia, termasuk Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Dirjen Otda Kemendagri, Makmur Marbun dan Pj Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah. (jim)
0 
0
