- Kebutuhan Belanja TKK Capai Rp565,3 Miliar
- Pendapatan Daerah Tidak Penuhi Target
Pro kontra soal defisit tidaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, bakal terkuak. Di satu sisi, ada pejabat Pemerintah Kota Bekasi yang mengaku defisit, tetapi pejabat lain menyatakan tidak. Demikian pula di badan legislatif DPRD Kota Bekasi. Ada anggota DPRD dari PKS yang memastikan defisit, tetapi anggota dari Partai Golkar membantahnya. Ada apa dengan APBD Kota Bekasi?
APBD Kota Bekasi tahun 2018 berpotensi mengalami defisit hampir Rp1 triliun. Potensi ini disebabkan oleh tingginya nilai belanja ketimbang pendapatan daerah. Terkait hal ini, Pemerintah Kota Bekasi berencana menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merasionalisasi anggaran. Hampir pasti, dalam waktu dekat KPK akan masuk ke Pemkot Bekasi. Upaya tersebut dilakukan menyusul adanya defisit APBD Kota Bekasi 2018 senilai Rp900 miliar.
“Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan hukum dalam merumuskan anggaran perubahan nantinya, dan KPK sangat terbuka untuk membantu,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi Koswara Hanafi di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (3/9).
Koswara melihat, ada tiga penyebab anggaran berpotensi mengalami defisit yakni Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2017, belanja tetap tak dihitung penuh, dan pendapatan tak mencapai target.
Nilai Silpa awalnya diprediksi senilai Rp550 miliar, namun setelah diperiksa oleh lembaga terkait hanya menyisakan Rp250 miliar. Sedangkan belanja tetap seperti gaji pegawai tenaga kerja kontrak (TKK) hanya dihitung hingga 10 bulan dari total 12 bulan pembayaran gaji.
Di sisi lain, pendapatan daerah sebesar Rp2 triliun tidak memenuhi target yang dipatok pemerintah mencapai Rp2,4 triliun. “Kami sedang berupaya merasionalisasi anggaran agar tidak defisit di penghujung tahun caranya dengan pemangkasan kegiatan yang sifatnya tidak prioritas di semua organisasi perangkat daerah,” ujarnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Supandi Budiman mengatakan, kebutuhan belanja tetap untuk gaji pegawai kontrak mencapai Rp565,3 miliar. Jumlah pegawai kontrak di lingkungan pemerintah ini mencapai 11.388 orang. “Sampai sekarang gaji para pegawai TKK juga masih terbayarkan,” jelasnya.
Seperti diketahui, Pemkot Bekasi merekrut 1.0450 TKK pada 2018. Jumlahnya kini diperkirakan sudah mencapai 13.000 orang. Komposisi pegawai yang paling banyak berada di Dinas Pendidikan mencapai 2.297 orang, disusul Dinas Pemadam Kebakaran 970 orang, dan Dinas Perhubungan 603 orang. Naiknya jumlah TKK berimplikasi pada postur keuangan daerah karena gaji mereka diperoleh dari APBD.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro mengatakan, hal itu bisa diantisipasi bila pemerintah melakukan pemangkasan terhadap beberapa poin pemicu terjadinya defisit. Misalnya, nilai Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) di kalangan aparatur dipotong menyesuaikan keuangan daerah dan menghentikan sementara proyek multiyears.
“Pemerintah juga harus menggenjot sektor pendapatan untuk menutupi defisit anggaran ini,” kata Chairoman.
Sebelumnya, Choiruman mengaku akan mendalami sumber penyebab terjadinya defisit anggaran hingga Rp800 miliar, yaitu beban belanja pegawai pasca kenaikan jumlah TKK, kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), maupun besarnya akumulasi insentif daerah, pengendalian belanja Kartu Sehat (KS) yang tanpa prioritas (unlimited) dan tanpa pemberlakuan pelayanan kesehatan bertingkat.
“Serta belanja yang tidak terkait dengan urusan pemerintahan daerah dalam belanja multi years, penyertaan modal dan sebagainya. Setelah itu baru dapat dipikirkan alternatif solusinya sekaligus mengukur dampak sosial yang ditimbulkannya,” kata Choiruman. (*/zas)
0 
0
