Ratusan warga unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Bekasi (hem)
KOBEK CIKARANG-Ratusan warga Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Bekasi. Mereka mendesak agar hasil pemilihan kepala desa (pilkades) dibatalkan karena diduga ada penggelembungan suara.
Aksi itu menyita perhatian aparat pemerintah daerah dan masyarakat yang sedang berurusan ke pusat perkantoran Pemkab Bekasi. Dengan pengeras suara, para pengunjuk rasa mendesak agar dilakukan pengusutan, karena pilkades sudah menciderai aspirasi masyarakat.
“Batalkan, batalkan hasil pilkades yang curang,” teriak mereka yang mengaku, jumlah suara melebihi surat undangan, sehingga ada dugaan terjadinya penggelembungan suara untuk memenangkan calon tertentu.
Dalam pilkades yang digelar serentak pada 26 Agustus lalu, ada tiga calon kepala desa yang bertarung, masing-masing nomor urut 1 Enin mendapatkan 3.550 suara, Umbara nomor urut 2 dengan 4.102 suara, dan Mantih nomor urut 3 dengan 156 suara, serta 111 suara tidak sah.
Salah seorang pengunjuk rasa yang juga saksi calon kepala desa nomor urut 1 bernama Ridi, mengatakan bahwa dalam pilkades ada kelebihan 29 suara dari jumlah undangan. Anehnya, Panitia Pilkades tidak membuat berita acara (BA), tetapi langsung membubarkan diri.
“Aneh kan, sebab sudah berulangkali mengikuti pilkades, tapi baru kali ini tidak ada BA. Panitia bubar saja, sehingga ada dugaan sengaja dilakukan untuk menghindari protes atas kelebihan suara itu. Saya sendiri sebagai saksi, tidak digubris ketika meminta supaya dibuatkan BA,” tegasnya.
Dikatakan, dalam pilkades undangan sebanyak 7.890 orang, namun setelah penghitungan suara, ternyata jumlahnya bertambah menjadi 7.919, sehingga ada kelebihan 29 suara. Dan inilah yang diindikasikan terjadi penggelembungan suara. “Kok, bisa bertambah kalau bukan permainan yang diduga menguntungkan calon kades tertentu,” tanyanya.
Pihaknya meminta keadilan, sebab sudah jelas ada permainan dalam pilkades ini. “Tidak mempersoalkan siapa pemenang, tapi penggelembungan inilah yang jadi masalah. Sebab, selama ini, tidak pernah ada yang ribut dalam pilkades Karangsari karena suaranya sesuai dengan undangan. Ini pasti kita protes agar kasusnya terang benderang yang pada akhirnya dilaksanakan Pilkades ulang,” papar Riadi.
Camat Cikarang Timur Ani Gustini yang datang ke DPRD, tidak memberikan keterangan. “Saya mau ke dalam dulu, dan belum bisa memberikan keterangan. Nanti saja ya,” ujarnya seraya bergegas ke kantor DPRD. (hem)
0 
0
