KOBEK CIKARANG-Puluhan warga Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi melaporkan penjualan puluhan hektar Tanah Kas Desa (TKD) ke Kejaksaan Negeri Cikarang, Senin (10/9) siang.
Para pelapor mendesak pihak Kejaksaan segera mengusut tuntas, karena ‘perampokan’ TKD ini sudah menyengsarakan masyarakat penggarap yang selama ini hanya mengandalkan tanah itu. Karena saat ini, sebagian lahan itu sudah dibangun perumahan, sekalipun belum ada ijin Gubernur Jawa Barat, termasuk penggantian lahannya.
Ketua Tim Pelapor Abdul Darip mengatakan, di Desa Sriamur ada TKD milik 10 Desa yang diperkirakan mencapai 150 hektar. Kesepuluh Desa itu adalah Desa Mekarsari, Lambangsaari, Mangunjaya, Lambang Jaya, Tambun, Setia Darma, Taman Rahayu, Cikarageman, Srimukti dan Sriamur.
Dugaan adanya tindak pidana korupsi (TPK) itu, berawal sejak diajukannya permohonan ijin lokasi atas bidang-bidang TKD untuk pembangunan perumahan oleh PT Griya Bangun Bersama (GBB) sebagaimana surat Direktur Utama GBB nomor 12/DIR/GBB/II/2012 tertanggal 6 Februari 2012 kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi. Walau surat permohonan ijin dari GBB belum dibuat, Pemda sudah menyiapkan pelayanan prima berupa pengukuran terhadap ke-10 bidang TKD di Desa Sriamur sebagaimana surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Nomor:143/341-BPMPD/2011 tertanggal 28 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.
Hasil pengukuran itu, seyogianya untuk memastikan luas bidang-bidang TKD yang hendak diruislag sekaligus untuk menentukan luasan tanah pengganti, namun dalam uraian perhitungan diduga dimanipulasi. Misalnya, pada TKD Desa Mangunjaya, sesuai hasil ukur seluas 203.425 M2, tetapi dalam nota dinas BPMPD hanya sekitar 150.000 M2 atau hilang 53.425 M2 dan kewajiban tanah pengganti sekitar 194.730 M2.
Dikatakan, data manipulatif inilah yang menjadi dasar untuk menentukan luasan tanah pengganti TKD yang akan diruislag. Namun dalam permohonan ijin lokasi dari GBB tidak berjalan mulus, dan sesuai surat Gubernur Jawa Barat kepada Bupati dan Walikota, bahwa proses tukar menukar TKD ditunda sampai diterbitkannya ketentuan baru dalam penyempurnaan Permendagri nomor 4 tahun 2007. Bahkan, secara tegas Sekretaris Daerah Jawa Barat dengan suratnya nomor 143.1/252/Pem.Um tertanggal 16 Januari 2014 menyatakan rencana tukar menukar TKD di Desa Sriamur dan Desa Setiamekar yang dimohonkan GBB, prosesnya ditangguhkan.
Namun faktanya, TKD di Desa Sriamur tidak ada lagi yang membuat para penggarap kehilangan mata pencaharian. Dari 10 Desa, hanya Kepala Desa Mangunjaya yang mau peduli terhadap TKD yang sudah diporak-porandakan developer dan melayangkan suratnya ke Kepala DPMD Kabupaten Bekasi. Dan karena tidak ditanggapi, sehingga dilanjutkan ke Gubernur Jawa Barat tertanggal 18 Desember 2017 dan didapatkan penjelasan bahwa Pemprov Jawa Barat belum memberikan ijin tukar menukar TKD yang dimohonkan GBB. Namun, kenyataannya 10 bidang TKD sudah dikuasai depelover dan sudah dibangun badan jalan, padahal jangankan tanah pengganti, ijin tertulis Gubernur serta persetujuan Menteri Dalam Negeri belum pernah ada.
Konon, keberanian depelover karena sudah mengantongi sertifikat TKD di mana dasar penerbitannya adalam pelepasan hak dari orang-orang yang dijadikan figur dan dikondisikan Kepala Desa Sriamur Eman Sulaeman Ejin menjadi pemilik dengan menerbitkan SPPT serta syarat-syarat lain yang dibutuhkan atas nama perorangan, bukan atas nama aset Pemerintah Desa berupa TKD. Bahkan secara lantang setiap ditanya tentang TKD, Eman menyatakan mana buktinya.
Karena itulah, pihaknya mendesak Kejaksaan agar mengusut dugaan perampokan TKD tersebut dan Eman Sulaeman supaya diproses secara hukum.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Cikarang Herdin yang menerima para pelapor menegaskan akan menindaklanjuti laporan itu. Pihaknya akan meneliti sejauhmana adanya tindak pidana korupsi dalam penguasaan TKD tersebut. “Berikan kami waktu untuk mengusutnya, dan kalau memang ditemukan bukti, akan ditindaklanjuti,” katanya. (hem)
0 
0
