BEKASI SELATAN – Selain harus menunggu beberapa bulan untuk mendapatkan Kartu Sehat (KS) berbasis NIK, pihak rumah sakit swasta di Kota Bekasi memberlakukan aturan baru bagi pemilik kartu itu. Dalam aturan yang mulai diberlakukan per 1 September 2018, pihak rumah sakit swasta baru akan melayani pasien yang masuk ke ruang IGD jika hasil pemeriksaan dinyatakan emergency.
Jika tidak, pihak rumah sakit tidak melayani KS atau BPJS. “Aturan itu sudah diberlakukan seluruh rumah sakit swasta di Kota Bekasi,” tutur seorang pegawai di RS Satria Medika Padurenan.
Pengakuan itu diungkapkan pegawai pada bagian pendaftaran tersebut kepada pasien bernama Lilis Indriawati, warga Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi.
Lilis yang didera penyakit lambung hingga sesak napas dan dehidrasi harus keluar dari RS tersebut karena dirinya dinyatakan tidak dalam keadaan emergency.
“Untuk pasien yang tidak masuk dalam kategori emergency, dapat dilayani menggunakan KS atau BPJS jika melakukan perobatan ke bagian poly,” tambah pegawai tersebut, Rabu (3/10).
Ditanya mengapa tidak ada sosialisasi dari pemerintah, wanita itu mengaku aturan tersebut dibuat oleh internal rumah sakit swasta di Kota Bekasi.
Sementara pasca terpilihnya pasangan Rahmat Effendi – Tri Adiyanto memimpin Kota Bekasi, antusiasme masyarakat memiliki KS semakin tinggi. Keinginan itu terkait janji kampanye mereka yang akan melanjutkan pengobatan gratis.
Sayangnya, harapan warga bakal dapat mengurangi beban biaya jika didera penyakit harus menelan pil pahit. Yakni, lambatnya proses pembuatan KS, dapat memakan waktu dua bulan lebih. Seperti diutarakan Herri, warga Ciketing Udik. Sudah lebih dua bulan KS yang diajukannya di Pendopo Pemkot Bekasi tak kunjung selesai.
Hal senada dikatakan warga RT 06 RW 05 Kaliabang Tengah, Wasimin. “Sudah dua bulan lebih KS saya tak kunjung selesai. Sudah capek saya bolak balik ke Pemkot Bekasi. Tempohari, ada warga saya yang hendak berobat
Ke salah satu rumah sakit di Harapan Indah dengan menggunakan KS, dikenakan biaya alat rumah sakit, jika tak mau bayar, ya kita ditolak berobat. Bukannya menggunakan KS itu gratis?” tanyanya.
Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Ridwan kepada Koran Bekasi belum lama ini mengaku hal itu karena blanko habis. “Sebelumnya kita cetak 600 ribu blanko dan saat ini hanya sisa beberapa ratus saja. Itu pun hanya untuk warga yang emergency,” katanya. Blanko akan kembali tersedia setelah pangajuan anggaran pada APBDP. (par)
0 
0
